Anggota Komisi VII DPR Harap Pemerintahan Prabowo-Gibran Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang: Ada Anomali Kemiskinan di Dekat SDA

“Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” terang Mulyanto.

Mulyanto melihat, masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar, karena keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat semakin merosotnya pembangunan bidang pertanian di daerah tersebut.

Karena itu, terkait program hilirisasi Mulyanto minta agar Presiden periode berikut mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Ia mendesak Pemerintah agar melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Mulyanto, perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit. (rpi)