KKP Optimalkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan Ruang Laut, PNBP Capai Rp325 Miliar di Semester I 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Pada Semester I tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) berhasil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pengelolaan kelautan dan ruang laut mencapai Rp325 miliar, atau setara dengan 45,89%.

Penerimaan terbesar berasal dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan nilai Rp282 miliar.

Hal itu disampaikan oleh  Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro, dalam konferensi pers mengenai Capaian Kinerja KKP Semester I Tahun 2024 di Jakarta, Selasa kemarin.

“Penerimaan PNBP dari sektor pengelolaan ruang laut setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, pada tahun 2023, nilai PNBP ini melebihi nilai APBN DJPKRL selama setahun,” kata Kusdiantoro, Rabu (31/7/22024).

Lebih lanjut, Kusdiantoro menjelaskan bahwa KKP terus mengoptimalkan kinerja sektor pengelolaan ruang laut sesuai dengan prinsip ekonomi biru untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan laut.

Perluasan kawasan konservasi yang berkualitas dan pengelolaan sampah plastik juga menjadi program prioritas yang terus ditingkatkan sepanjang tahun, seiring dengan meningkatnya ancaman perubahan iklim global.

“Kawasan konservasi memberikan manfaat ekologi dan ekonomi yang sangat besar, seperti melimpahnya jumlah sumber daya ikan. Hingga Semester I Tahun 2024, luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan mencapai 29,3 juta hektar."

"Pada Juni 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 6 kawasan konservasi baru seluas total 17.202,19 hektar, sementara pencadangan kawasan konservasi mencapai 603.511,30 hektar,” jelas Kusdiantoro.

Untuk mempercepat pemulihan kesehatan laut, KKP memperkuat program pengelolaan sampah plastik di laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL), yang tahun ini dilaksanakan di 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“KKP tidak bekerja sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan mitra seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha sehingga sampah-sampah yang sudah dikumpulkan dapat dikelola dengan baik, bahkan bisa menjadi produk turunan yang bermanfaat,” tambah Kusdiantoro.

Selain itu, untuk pengawasan dan pengendalian pesisir serta pulau-pulau kecil, telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) di 15 provinsi.

Sebanyak 58 Hak Atas Tanah (HAT) juga telah diterbitkan di 30 kabupaten/kota dengan luas 2,18 juta meter persegi.

Dengan capaian ini, KKP menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan pengelolaan ruang laut untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di Indonesia.

Diharapkan dengan langkah-langkah ini, kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir akan terus meningkat. (rpi)