BPK Temukan Rp3,06 Miliar Masalah Restitusi VAT di Laporan Keuangan Kemlu 2023, Dua Proyek Ini Jadi Sorotan

Kendati terdapat masalah, persoalan itu tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan Kemlu.

"Selain itu, LK Kemenlu telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Dengan demikian, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK Kemenlu tahun 2023 dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP," kata Nyoman.

Nyoman berharap agar Menlu beserta jajarannya segera menyelesaikan masalah yang menjadi temuan BPK, sehingga tidak lagi terjadi temuan berulang di masa mendatang.

"Komitmen pimpinan yang kuat dapat memperbaiki kelemahan yang terjadi, baik kelemahan SPI dan ketidakpatuhan serta temuan berulang dengan menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan," ucapnya.

Kemlu diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan ini secara efektif, sehingga laporan keuangan di masa mendatang dapat lebih tertib dan akurat. (ant/rpi)