Mafia Tanah Kian Meresahkan, Menteri ATR Janji Berantas sampai Ke Akarnya: Ini Bukan Hanya Jargon

Ia menyoroti, sengketa tanah merupakan isu yang selalu menjadi perhatian publik, terutama yang disebabkan oleh oknum-oknum mafia tanah.

Konflik tanah bisa terjadi antara warga, warga dengan korporasi, atau warga dengan pemerintah, dan sering kali aset TNI dan Polri juga menjadi objek sengketa.

Menteri ATR menambahkan bahwa lembaganya akan memperkuat pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terkait sengketa dan konflik pertanahan. Fokus utama adalah pencegahan, karena sengketa tanah yang berlarut-larut bisa menghambat investasi dan merugikan semua pihak.

Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan untuk memastikan keadilan bagi seluruh pemilik tanah di Indonesia. "Karena ingat, bukan hanya nilai tanah yang kita hitung dari kerugian sengketa lahan, tetapi potensial lost," ucapnya.

Dia mencontohkan kasus di Grobogan, Jawa Tengah, di mana sengketa tanah yang berlarut-larut mengakibatkan batalnya investasi masuk.

Padahal, investasi tersebut bisa membuka ribuan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi rakyat.

"Merugilah kita semuanya. Oleh karena itu, berbicara urusan tanah ini dari lahir sampai mati, dari rakyat kecil sampai pengembangan investasi, kita ingin menegakkan keadilan dan juga membangun kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia," kata Menteri ATR.