Jokowi Teken Aturan Baru, Pengembang Properti di IKN Dapat Banyak Insentif: PBB Ringan hingga BPHTB Dibebaskan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024. 

Salah satu poin penting dalam PP terbaru ini adalah pemberian insentif berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Peraturan ini resmi diundangkan pada 12 Agustus 2024, setelah diumumkan di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Aturan ini merupakan perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di IKN.

Dalam PP ini, pemerintah memberikan berbagai insentif kepada pengembang dan konsumen yang terlibat dalam pembangunan hunian berimbang di IKN.

Selain pembebasan BPHTB, mereka juga mendapatkan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pasal 25 ayat 1 dalam PP ini menegaskan bahwa untuk mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di IKN, pengembang yang belum memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain bisa melakukannya di IKN, dengan memperhatikan rencana detail dan tata ruang IKN.