Soal Hunian Berimbang di IKN dan Sederet Insentif untuk Pengembang, Begini Kata Menteri PUPR

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono angkat bicara mengenai Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 terkait penerapan hunian berimbang di Nusantara, Kalimantan Timur.

Menteri Basuki menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti apa yang tertuang dalam PP 29/2024 tersebut.

"Ya kita mengikuti itu. PP-nya kita ikuti," kata Menteri Basuki di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Sebagai informasi, PP Nomor 29 Tahun 2024 berisi tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satunya diketahui mengatur tentang insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di Nusantara, Kalimantan Timur.

Basuki mengatakan, terbitnya PP itu diharapkan dapat membantu para pengembang perumahan untuk membangun hunian berimbang di IKN.

"Jadi kalau yang hunian berimbang, itu yang selama ini belum dipenuhi oleh mereka (pengembang perumahan) karena tadinya seharusnya satu kawasan, sekarang sudah boleh tidak satu kawasan, kemudian ditambah lagi boleh hunian berimbang dibangun di IKN," kata Basuki.