Siap Jembatani Kepentingan Pengusaha dan Pemerintah, Anindya Bakrie Dinilai Sosok Paling Tepat Pimpin KADIN Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan membawa era baru bagi sektor perekonomian. Dunia usaha siap berperan serta dan mendukung target pertumbuhan pemerintahan baru yang digadang - gadang bisa mencapai 8 persen. 

Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia Anindya Bakrie mengaku target pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin dicapai, meski dalam sepuluh tahun terakhir rata - rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 5 persen. 

Anindya Bakrie yang juga menjadi Ketua APEC Business Advisory Council (BAC) Indonesia dan CEO Bakrie & Brothers ini menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini telah memberi pijakan kuat bagi pemerintahan mendatang untuk bisa tumbuh lebih cepat. 

"Ketika kita ingin mencapai sesuatu titik yang dicanangkan yaitu Indonesia Emas 2045, artinya paling sedikit kita bisa tumbuh 5 persen, kalau 8 persen bisa jauh lebih baik lagi. Jadi intinya ini bukan suatu hal yang tidak mungkin," kata Anindya saat memberi sambutan pada dialog bertajuk 'Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran' di Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Optimisme ini didukung oleh pengalaman Indonesia dalam 20 tahun terakhir yang berhasil naik hingga lima kali lipat, dimana Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia telah meningkat dari 1.000 dolar AS menjadi 5.000 dolar AS. 

Selain tingkat pertumbuhan tinggi, Anindya menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. "Yang paling penting saya selalu katakan, bukan hanya tumbuh tapi tumbuh bareng-bareng ya,  bukan hanya satu kelompok saja yang naik kelas tapi semuanya juga naik kelas," jelas Anindya Bakrie. 

Namun, Anindya mengingatkan adanya sejumlah tantangan untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia menyebut efisiensi investasi di Indonesia yang diukur dengan ICORE masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan. 

Selain itu, Anindya Bakrie juga menyoroti pentingnya stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah. Lebih dari itu, birokrasi yang efektif, kepastian hukum, dan perencanaan yang matang juga sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, khususnya yang ditargetkan. 

Di tengah berbagai tantangan, Anindya Bakrie menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk bisa mencapai target pertumbuhan hingga 8 persen. Selain mendukung berbagai program pemerintahan baru seperti Makanan Bergizi Gratis dan hilirisasi, pengusaha melalui KADIN Indonesia juga berperan untuk memberi masukan kepada pemerintah. 

"Teman-teman dunia usaha dan juga di asosiasi bisa melihat bahwa tantangan memang banyak, harapan memang besar tapi optimisme harus dijaga. Global environment juga tidak terlalu berkawan, jangankan persaingan dagang, perang pun juga ada. Tapi semua itu dibutuhkan tentunya berbagai macam masukan kepada pemerintah," jelas Anindya Bakrie. 

Sementara Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan CEO Arsari Group menyebutkan bahwa tim Presiden Terpilih Prabowo - Gibran telah menyiapkan berbagai strategi untuk bisa mencapai target pertumbuhan 8 persen.

Salah satu upaya yang disiapkan adalah dengan meniru langkah China untuk menjadikan sektor perumahan dan real estate menjadi motor penggerak perekonomian. Dia mengaku telah diberi kepercayaan oleh Prabowo Subianto untuk menjadi ketua tim transisi di sektor perumahan. 

“Satu hal yang menjadi driver for growth (penggerak pertumbuhan), saya yakin perumahan. Kalau kita coba liat Tiongkok. Sejak tahun 1982 itu, mereka bisa tumbuh tinggi. Itu (perumahan) bisa mencapai 25 persen dari PDB Tiongkok sampai tahun 2016,” jelas Hashim dalam kesempatan yang sama.

Untuk mengembangkan sektor perumahan, tim transisi telah menetapkan target pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahunnya. Sedangkan di tingkat perkotaan, pemerintah akan membangun 1 juta unit apartemen setiap tahun. 

“Nantinya kita akan bentuk lagi kementerian perumahan. Dengan sektor perumahan ini saya yakin kita bisa tumbuh bukan hanya 8 persen tetapi bisa mencapai double digit,” jelas Hashim. 

Anindya Bakrie Dianggap Sosok Tepat

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo mengungkapkan dukungannya terhadap dunia usaha, terlebih terhadap peran KADIN Indonesia sebagai saluran resmi para pengusaha nasional untuk menyuarakan kepentingannya. 

Dia menyebut sosok atau figur Ketua Umum KADIN Indonesia sangat berperan penting dalam mengawal keberhasilan kebijakan perekonomian di masa pemerintahan baru Prabowo Gibran. 

Sebagai sosok yang sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai pengurus KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo menilai sosok Anindya Bakrie merupakan figur yang ideal untuk menjadi Ketua Umum KADIN Indonesia untuk menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya sempat nonaktif karena mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar - Mahfud. 

"Kepada Anin (Anindya Bakrie) calon Ketua Umum KADIN," kode Bambang Soesatyo dalam sambutannya. "Kalau Bahlil aja bisa apalagi Anin kan," lanjutnya membandingkan keberhasilan Bahlil Lahadalia yang baru saja berhasil terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. 

Di hadapan 27 pengurus daerah KADIN seluruh Indonesia dan juga para asosiasi dunia usaha yang merupakan pemegang hak suara di KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo meminta agar para pengusaha bisa meningkatkan hubungannya dengan pemerintah dan juga partai politik. 

"Karena merekalah (partai politik) yang menentukan siapa calon presiden yang akan dipilih oleh Rakyat. Siapa calon gubernur bupati walikota yang dipilih oleh rakyat. Jadi kalau ingin memperbaiki bangsa ini dan memberikan masukan yang baik untuk kemajuan bangsa ini berikan kepada mereka-mereka yang memimpin partai politik hari ini,” jelas Bambang Soesatyo. 

Dia menyebutkan bahwa para pengusaha tidak bisa terlepas dari pengaruh partai politik, sebab nasib dunia usaha tidak terlepas dari kebijakan - kebijakan yang diambil di parlemen, maupun pemerintahan yang diusung oleh politisi - politisi yang berasal dari partai politik. (hsb/rpi)