Harap Pengertian Prabowo soal Kelanjutan Proyek IKN, Kementerian PUPR Soroti Anggaran yang Cuma Rp4 Triluun

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadapi tantangan dalam menyiapkan anggaran tahun 2025, terutama terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Mengingat alokasi anggaran IKN tahun 2025 hanya Rp4,1 triliun, Kementerian PUPR saat ini berharap besar dari sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, diskusi "Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur" yang diselenggarakan pada Senin (2/9/2024).

"Untuk IKN, anggaran yang dialokasikan adalah sekitar Rp4 triliun pada tahun 2025. Kami menunggu afirmasi dari presiden terpilih terkait kelanjutan program pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia di masa depan," ujar Endra, dikutip Selasa (3/9/2024).

Diketahui, alokasi anggaran Kementerian PUPR pada 2025 totalnya hanya Rp75,63 triliun atau dipangkas lebih dari 50 persen dari tahun 2024.

Sedikitnya anggaran PUPR tersebut, tak lain demi ruang fiskal lagi yang disiapkan untuk memprioritaskan program-program Prabowo.

Meski anggaran disunat, Endra menyampaikan PUPR tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek-proyek penting, terutama yang menyangkut dengan ketahanan pangan.

Proyek-Proyek yang akan Dikerjakan PUPR dengan Anggaran Rp75 T

Endra menegaskan, pembangunan bendungan dan penyediaan irigasi akan terus berjalan, bersama dengan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di berbagai kota.

Fokus ini sejalan dengan isu pangan yang menjadi perhatian global, di mana ketahanan pangan nasional harus dijaga dengan baik.

Selain ketahanan pangan, sektor konektivitas juga menjadi prioritas dalam alokasi anggaran 2025. PUPR akan memelihara dan membangun jalan-jalan baru, termasuk melanjutkan pembangunan jalan lintas selatan Jawa hingga Banyuwangi dan jalan Trans Kalimantan.

"Pembangunan jalan tol dari Demak ke Pati, Rembang, Gresik, serta tol Trans Sumatera juga akan dilanjutkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah," kata Endra.

Selain itu, fokus lain PUPR adalah pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, terutama fasilitas air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Menyadari bahwa masalah sampah menjadi isu besar di banyak kota, Endra menekankan pentingnya transformasi dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang dan pemanfaatan sampah untuk energi.

Dengan anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan program-program tersebut menjadi upaya untuk meningkatkan ekonomi. (rpi)