GAPKI dan Eks Gubernur Kalteng Desak Pemerintah Atasi Penjarahan Sawit di Kalimantan Tengah

Menurut Teras, selain dialog, diperlukan juga tindakan tegas dari aparat penegak hukum. “Aparatur penegak hukum harus turun dan melakukan penegakan hukum,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua GAPKI Kalimantan Tengah, Syaiful Panigoro, juga menyoroti bahwa isu penjarahan kebun sawit ini bukanlah hal baru. 

Penjarahan ini sudah berlangsung lama, dan tidak lagi murni karena tuntutan masyarakat,” jelas Panigoro.

Menurutnya, saat ini aksi penjarahan dilakukan secara terorganisir oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Meski diakui bahwa perusahaan sawit mungkin ada kekurangan dalam hal perizinan, namun hal itu tetap harus diatur sesuai aturan yang berlaku.

Panigoro kemudian memberikan analogi untuk memperjelas situasi, “Ibarat seseorang yang menempati rumah yang belum selesai pengurusan sertifikat dan IMB-nya, terus terjadi pencurian kemudian dibiarkan saja? Tentu harus tetap diproses.” 

Menurutnya, aparat hukum harus bertindak tegas dalam menangani kasus pidana seperti pencurian dan penjarahan, karena membiarkannya hanya akan memperburuk situasi.

GAPKI sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha kelapa sawit sangat berharap agar ada penegakan hukum yang tegas.