Waduh! Tantangan Prabowo Tahun Depan Bertambah Lagi, Sri Mulyani Ungkap Masalah Ini Bisa Bikin PDB Anjlok 10 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar di awal masa pemerintahannya pada 2025 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mewanti-wanti masalah besar yang akan membuat Produk Domestik Bruto (PDB) anjlok hingga 10 persen di 2025.

Tantangan besar tersebut adalah mengenai perubahan iklim global yang diperkirakan akan berdampak besar dan sistematik terhadap perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam acara Standard Chartered’s Decarbonisation Opportunities in ASEAN di Jakarta, pada Jumat, 6 September 2024 kemarin.

"Berbagai studi menunjukkan skenario terburuk yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim adalah penurunan PDB hingga 10% pada tahun 2025," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang dikutip, Minggu (8/9/2024).

Berdasarkan data World Meteorological Organization menunjukkan, tahun 2023 menjadi tahun dengan suhu terhangat dengan kenaikan suhu global mencapai 1,45 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri.

Oleh karena itu, Sri Mulyani memaparkan bahwa kenaikan suhu secara global tersebut akan memberikan imbas besar pada tahun depan.

Bendahara Negara itu memaparkan, kenaikan suhu udara meningkatkan potensi terjadinya bencana alam. Potensi buruk ini kemudian bisa mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur.

Perubahan iklim, pada damak yang lebih serius, akan mengakibatkan ketidakstabilan sosial politik.

Hal ini akan menyebabkan kelompok masyarakat miskin dan rentan akan menjadi yang paling terdampak.

Maka dari itu, Sri Mulyani menekankan peran penting seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta untuk gencar melakukan upaya dekarbonisasi.

"Karena ini adalah upaya yang memerlukan biaya besar. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, semua pemangku kepentingan, tidak hanya sektor publik, tetapi juga sektor swasta, dan bagaimana kita akan menciptakan lingkungan yang tepat bagi sektor swasta untuk berpartisipasi," ujar Sri Mulyani.

Ancaman Kelangkaan Beras setelah Prabowo-Gibran Dilantik

Beberapa Waktu lalu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan adanya potensi kelangkaan beras pada awal tahun 2025.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (4/9/2024), Bos Bulog menjelaskan bahwa ada kemungkinan Indonesia mengalami defisit beras nasional hingga 3 juta ton di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu diakibatkan karena awal tahun depan Indonesia dihadapkan pada periode paceklik.

"Stok beras pemerintah saat ini sebanyak 1,5 juta ton. Angka ini sebenarnya cukup aman, namun kita akan menghadapi bulan Januari-Februari (2025) yang merupakan periode paceklik atau belum masuk masa panen, dengan defisit antara konsumsi dan produksi nasional sekitar 3 juta ton. Maret kita masuk bulan Ramadhan," kata Bayu.

Merespons hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, segera meminta penjelasan terkait langkah antisipasi yang akan dilakukan Bulog untuk menghadapi kemungkinan krisis beras tersebut.

DPR tidak ingin situasi genting tersebut terjadi di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Antisipasinya apa? Jangan sampai nanti setelah presiden baru dilantik, kita mengalami kekurangan beras. Saya tidak mau itu terjadi," tegas Sudin  kepada Bayu.

Menjawab kekhawatiran itu, Bayu menyampaikan bahwa Bulog berharap pemerintah segera memberikan izin untuk menambah stok beras melalui impor.

Terlebih, tantangan paceklik awal tahun juga akan dihadapkan dengan bulan Ramadan, di mana kebutuhan pangan biasanya meningkat.

"Betul, Pak. Justru itu kami sebagai operator sangat berharap agar perintah untuk menambah stok sudah diberikan sejak awal," jelas Bayu. "Karena terus terang, Maret (2025) itu kita akan memasuki Ramadhan. Ini perlu diantisipasi bersama," ujar Bayu. (rpi)