Menteri AHY Siap Lanjutkan Reforma Agraria, Anggaran 2025 Disiapkan hingga Rp6,4 Triliun

AHY menambahkan, saat ini sebanyak 445 Kantor Pertanahan telah berhasil menyelenggarakan dan memproduksi Sertipikat Tanah Elektronik, yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN.

“Kami mendapat tambahan Rp200 miliar, yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di Kantor-kantor Pertanahan. Hingga saat ini, ada 445 Kantor Pertanahan yang telah menyediakan layanan Sertipikat Tanah Elektronik," ujar AHY.

"Kami juga ingin meningkatkan layanan lainnya agar semakin baik dan lebih transparan serta akuntabel. Harapannya, proses akan semakin cepat dan hasilnya bisa meningkatkan PNBP yang nantinya akan dikembalikan kepada negara,” tambahnya.

Pada hari sebelumnya, AHY menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Penyesuaian ini dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk program Reforma Agraria yang menjadi salah satu prioritas.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memimpin jalannya pembahasan dan menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 sebesar Rp6,4 triliun melalui ketukan palu persetujuan.

Anggaran tersebut terbagi dalam beberapa program, yaitu Program Dukungan Manajemen dengan alokasi sebesar Rp4,27 triliun, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp2,02 triliun, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp156 miliar.