Kadin Daerah Bantah Ada Kudeta di Munaslub: Ini Organisasi Bukan Pemerintahan

Jakarta, tvonenews.com - Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal Piyeung menegaskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 sudah sesuai AD/ART dan tidak melanggar aturan.

Iqbal mengatakan, Munaslub diselenggarakan karena para Kadinda meminta pertanggung jawaban kepada Arsjad Rasjid terkait hubungan baik dengan pemerintahan baru karena posisi Kadin sebagai mitra strategis Pemerintah.

Namun, lanjut dia, undangan tersebut tidak digubris oleh pihak Arsjad. Sementara, para Ketum Kadinda merasa tidak ada kejelasan antara masa depan Kadin Indonesia dan pemerintah.

“Semua sudah sesuai prosedur, dan kami selaku Steering Committee Munaslub juga mengundang Bapak Arsjad Rasjid untuk datang ke Munaslub. Kami bahkan mengundang untuk terlibat dalam agenda-agenda sebelum Munaslub seperti konfensi, dan prosesi lainnya menjelang Munaslub namun tidak pernah dihadiri atau digubris," kata Iqbal, Selasa (17/9/2024).

"Kadin ini milik bersama, ini (hasil Munaslub) bukan dualisme, karena semua sudah diatur dalam AD/ AR. Dan harapan kami juga agar Pak Arsjad Rasjid untuk legowo, ya sudah selesai. Kekuasaan ini kan bukan permanen, ada masanya," tambahnya.

Iqbal bersama Ketua Umum Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, dan Ketua Umum Kadinda Kalimantan Utara Kilit Laing, menyampaikan dukungan penuh kepada Anindya Bakrie.

Ketiga Kadinda menghimbau untuk seluruh Kadinda bersatu dan legowo terhadap keputusan Munaslub yang diselenggarakan atas usulan sejumlah pengurus Kadin daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).