FSPPB dan Lemhanas ISC Sepakat Kerja Sama, Teken MoU untuk Pengembangan Kajian Kebijakan Energi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Pentingnya pengembangan kajian di sektor kebijakan energi nasional, mendorong Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Yayasan Ikatan Alumni Lemhanas Strategis Center (ISC) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama. 

Kolaborasi FSPPB dan ISC diharapkan bisa mempercepat terciptanya pengelolaan energi yang mandiri, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan nasional.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar, mengatakan bahwa kerja sama ini adalah langkah strategis untuk memperjuangkan kedaulatan energi di Indonesia.

"Kerja sama ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya membangun strategi pengelolaan energi Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa energi, khususnya minyak dan gas, dikelola secara efisien untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Arie dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/9/2024).

MoU ini juga menandai komitmen kami dalam menyusun rekomendasi yang lebih tajam dan relevan bagi pemerintah serta instansi terkait," imbuhnya.

Kerja sama ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari diskusi kelompok terarah (FGD), seminar, hingga pelatihan yang akan memperkuat kajian strategis tentang energi.

"Kami juga akan membahas isu-isu lain, termasuk masalah pangan, untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi kolaborasi ini," lanjut Arie.

Di lain pihak, Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri selaku Ketua IKAL Strategis Center, menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan energi dan amanat konstitusi.

"Minyak dan gas sebagai sumber daya strategis harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, sesuai dengan amanat UUD 1945. Kami berharap kerja sama ini bisa memperkuat pelaksanaan kebijakan energi yang sejalan dengan semangat membangun bangsa ke depan," ungkapnya.

Dengan visi yang sama dalam memperjuangkan kedaulatan energi, FSPPB dan ISC berharap kerja sama ini bisa menjadi pijakan dalam merancang strategi energi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Kedua pihak optimis bahwa kolaborasi ini bisa menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di Indonesia agar pengelolaan energi lebih efisien dan tetap pro-rakyat.

Kerja sama ini menjadi fondasi penting untuk membangun masa depan energi nasional yang lebih mandiri.

Dalam waktu dekat, FSPPB dan IKAL ISC akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan mengajukan hasil kajian tersebut ke pemerintahan baru yang terpilih.

"Kami berharap MoU ini tidak hanya menjadi kesepakatan administratif, tetapi juga menjadi titik awal sejarah baru dalam upaya mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia," tutup Arie.

Dengan kolaborasi ini, FSPPB dan ISC berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Kedua pihak optimis, hasil kajian ini akan memberikan dampak nyata bagi masa depan energi Indonesia. (amr/rpi)