Revolusi Kesehatan Jokowi dalam 10 Tahun: 95% Penduduk RI Terdaftar JKN-KIS

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi  terus melakukan berbagai upaya revolusi di bidang kesehatan selama 10 tahun terakhir.

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-5, pemerintah mengupayakan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hal ini juga tercantum dalam pasal 28H dan pasal 34 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggarisbawahi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan sosial semakin berkembang. Dalam perubahan UUD 1945, Pasal 34 ayat 2, disebutkan bahwa negara wajib membangun Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyatnya. 

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan pentingnya sektor kesehatan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju. 

Lewat kebijakannya, kinerja Jokowi selama dua periode ini telah mendorong perubahan besar dalam sistem kesehatan, yang terbukti dengan peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat luas.

Jokowi kerap berbicara tentang visi jangka panjang Indonesia, terutama memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030-an.

Di forum-forum besar seperti Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024, Jokowi menegaskan bahwa bonus demografi ini bisa menjadi batu loncatan bagi Indonesia menuju negara maju.

Salah satu pilar untuk menuju cita-cita negara maju tersebut adalah kesehatan masyarakat.

"Kesehatan adalah hal yang sangat penting, kunci, sangat fundamental," kata Jokowi saat berbicara di ICE BSD, Tangerang, pada 24 April 2024.

Jokowi juga melakukan penurunan angka stunting di Indonesia, dari 37,6% sepuluh tahun lalu menjadi 21,5% pada akhir tahun lalu.

Namun, Presiden juga mengakui bahwa target untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% masih cukup menantang.

Di sisi lain, ia juga menyoroti peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker yang terus menjadi ancaman utama di Indonesia.

"Pekerjaan besar kita sekarang adalah mengatasi ini," tambahnya. Jokowi menyebutkan bahwa puskesmas di berbagai daerah sudah dilengkapi alat-alat canggih seperti USG dan EKG untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini.

Selain itu, Jokowi menyoroti masalah infrastruktur kesehatan yang masih belum memadai di beberapa wilayah, terutama rumah sakit dan alat medis yang masih terbatas. 

Kekurangan tenaga dokter, khususnya spesialis, juga menjadi tantangan besar.

"Rasio dokter kita masih 0,47, dan kita berada di peringkat 147 dunia. Ini yang harus kita kejar," tegasnya.

Presiden meminta agar pembangunan di sektor kesehatan harus terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Rencana induk kesehatan yang dijanjikan akan selesai pada Agustus diharapkan menjadi acuan nasional dalam mengarahkan langkah Indonesia ke depan.

“Kita harus berada dalam satu garis lurus, pusat dan daerah harus sejalan,” katanya tegas.

Presiden juga membahas pentingnya memperkuat industri kesehatan dalam negeri. Menurutnya, Indonesia kehilangan sekitar Rp180 triliun per tahun karena banyak warganya berobat ke luar negeri.

Selain itu, ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku farmasi dan alat kesehatan juga menjadi masalah yang harus segera diatasi.

“90% bahan baku farmasi masih kita impor, dan 52% alat kesehatan kita juga didominasi impor,” ungkapnya.

Data Kinerja Jokowi di Bidang Kesehatan

Berdasarkan laporan dari Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Jokowi telah memimpin revolusi kesehatan yang berdampak besar.

Sebanyak 267 juta warga Indonesia kini terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, yang berarti negara menjamin perawatan kesehatan bagi 95% penduduknya.

Data BPJS Kesehatan tahun 2023 menunjukkan bahwa 115 juta jiwa telah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), dengan distribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016.

Per 31 Desember 2023, sebanyak 267 juta atau 95,75% dari total populasi Indonesia sudah terdaftar dalam JKN, sementara 4,25% sisanya masih belum terdaftar.

Selain itu, BPJS juga bekerja sama dengan ribuan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk 3.120 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang tersebar di berbagai wilayah, menunjukkan peningkatan signifikan dalam akses layanan kesehatan.

Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor kesehatan Indonesia telah mengalami banyak perubahan positif.

Meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kekurangan tenaga medis dan ketergantungan impor alat kesehatan, pencapaian dalam memperluas cakupan JKN-KIS dan menurunkan angka stunting adalah langkah besar menuju Indonesia yang lebih sehat. (rpi)