Kasus Monopoli Harga, KPPU Vonis Ringan Tiga Penyedia Jasa Depo Peti Kemas Pelabuhan Panjang Lampung

Deswin Nur mengatakan pelayangan sanksi tersebut sebelumnya sudah dibacakan majelis komisi KPPU pada 30 September 2024 kemarin. Pembacaan dilakukan di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

Menurut majelis komisi, Deswin Nur bilang, ketiga penyedia jasa depo peti kemas tersebut terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) terkait Kesepakatan Tarif Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas di Pelabuhan Panjang Lampung.

"Putusan atas Perkara No 20/KPPU-I/2023 dibacakan majelis komisi kemarin pada 30 September 2024," jelas dia.
 
Secara histori, data dari KPPU menjelaskan kong-kalikong tersebut sudah berlangsung lebih urang tujuh bulan. Kejadiannya terhitung sejak Mei 2022 sampai dengan November 2022.

Perkara ini bersumber dari inisiatif KPPU yang melibatkan 4 (empat) terlapor, yakni PT Java Sarana Mitra Sejati (Terlapor I), PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia (Terlapor II), PT Citra Prima Container (Terlapor III), dan PT Triem Daya Terminal (Terlapor IV). 

Keempat terlapor merupakan pelaku usaha yang menyediakan jasa layanan penyediaan depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung. 

Saat itu, KPPU menduga telah terjadi pelanggaran hukum melalui penetapan tarif batas atas dan batas bawah bagi jasa depo peti kemas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Depo Kontainer
Indonesia (ASDEKI) DPW Lampung.

Penetapan tarif tersebut dilakukan melalui Surat Nomor 007/ASDEKI-LPG/III/2022 tentang Pemberlakuan Penyesuaian Tarif Batas Atas. Kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Anggota ASDEKI DPW Lampung, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Keempat Terlapor tersebut dinilai mewakili seluruh pangsa pasar penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung pada tahun 2022. (vsf)