Ekonomi Haji dan Umrah Bakal Jadi Lumbung Emas Baru RI, Sri Mulyani Ungkap Potensi Rp194 Triliun di Tahun 2030

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa potensi perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah diprediksi mengalami peningkatan signifikan.

Pada 2023, nilai ekonomi atau perputaran uang di sektor haji dan umrah diperkirakan mencapai Rp65 triliun.

Bahkan, potensi haji dan umrah tersebut diprediksi bisa melonjak hingga Rp194 triliun pada 2030. 

Peningkatan ini didorong oleh perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui visi Saudi 2030 yang membuka lebih banyak peluang bagi sektor ini.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memaksimalkan perannya dalam ekonomi haji dan umrah.

Dampak positifnya tidak hanya terbatas pada sektor keagamaan, tetapi juga merembet ke berbagai sektor ekonomi lain di dalam negeri.

“Optimalisasi peran Indonesia dalam ekonomi haji dan umrah akan memberikan efek berantai positif pada berbagai sektor ekonomi dalam negeri sehingga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat (4/10/2024).

Peluang emas di sektor haji dan umrah ini mencakup berbagai sektor seperti penerbangan, akomodasi, transportasi, hingga katering.

Indonesia sendiri adalah negara dengan kuota haji terbesar, dengan 221 ribu jamaah pada 2024, dan jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hingga 3,3 juta jamaah pada 2030.

Selain sektor haji dan umrah, Sri Mulyani juga menyoroti peluang untuk menarik investasi asing, terutama dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Islamic Development Bank (IsDB).

Investasi ini bisa datang melalui skema blended finance dan kegiatan filantropi.

“Saya berharap Kementerian Keuangan, KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), dan seluruh kementerian lembaga terus meningkatkan upaya untuk membangun blended finance yang tangguh dan kompetitif,” jelasnya.

Dalam hal filantropi, Sri Mulyani juga melaporkan bahwa penghimpunan dana sosial syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah, mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada 2023, total zakat, infak, dan sedekah yang terhimpun mencapai Rp32,3 triliun, sedangkan wakaf uang mencapai Rp2,56 triliun hingga triwulan III 2024.

Sri Mulyani menegaskan pentingnya peran KNEKS dalam memaksimalkan potensi dana sosial syariah, serta memperkuat kerja sama internasional untuk menarik dana filantropis dari luar negeri, terutama dari negara-negara Teluk.

“KNEKS memiliki tanggung jawab besar untuk menggali potensi dana sosial syariah tersebut serta menjalin kerja sama strategis untuk pengelolaan dana sosial internasional dan menarik potensi dana filantropis luar negeri terutama di kawasan GCC,” tambahnya.

Menkeu juga mendorong pembentukan Lembaga Pengembangan dan Akselerasi Wakaf (LPAW) sebagai bagian dari upaya pengelolaan aset wakaf yang lebih produktif dan profesional.

Hal ini bertujuan untuk mendukung pengembangan produktivitas aset wakaf secara terarah dan tidak tumpang tindih dengan lembaga lain.

Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penguatan daya saing produk halal domestik agar bisa bersaing di pasar global.

Hal ini dapat dicapai melalui riset, inovasi, dan kerja sama perdagangan. Pada 2023, Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan negara-negara OKI sebesar 4,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp63,66 triliun, surplus ini adalah yang pertama sejak 2019. (rpi)