Hilirisasi Nikel hingga Sawit, Cara Jokowi Unjuk Gigi Lawan Diskriminasi Negara Maju

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering menekankan agar hilirisasi sumber daya Indonesia akan diperluas, tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan.

Satu periode menjabat, Presiden Jokowi telah menempatkan hilirisasi sebagai pilar utama kebijakan ekonominya selama beberapa tahun terakhir.

Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melarang ekspor produk mentah dari sektor pertanian, seperti kopi dan kakao, demi meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.

Dengan cara ini, Indonesia diharapkan bisa memaksimalkan keuntungan dari seluruh sumber daya yang dimilikinya.

Salah satu contohnya adalah larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada Januari 2020.

Langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dalam pembangunan pabrik pengolahan mineral di dalam negeri.

Kendati langkah ini sempat menuai gangguan dari Uni Eropa, yang bahkan membawa Indonesia ke World Trade Organization (WTO) dengan tuduhan proteksionisme, Jokowi tetap teguh mempertahankan kebijakan ini.

Ia beranggapan bahwa hilirisasi adalah strategi yang tepat untuk membangun ekonomi yang lebih kuat.

Hasilnya mulai terlihat, dengan ekspor nikel yang meningkat tajam dari hanya US$2 miliar sebelum larangan menjadi US$34,8 miliar dari produk-produk turunan nikel.

Pada acara BNI Investor Daily Summit 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan mengaplikasikan pendekatan serupa pada industri lainnya.

"Kita perlu mendorong industri pengolahan domestik yang menciptakan banyak lapangan kerja dan memperluas hilirisasi ke sektor pertanian, kelautan, dan pangan," ujar Jokowi, dikutip Kamis (10/10/2024)

Jokowi juga menjelaskan alasan pemerintah akan melarang ekspor biji kopi, kakao, lada, dan nilam yang belum diolah.

Menurutnya, dengan luasnya perkebunan kopi, kakao, lada, dan nilam di Indonesia, ada potensi besar untuk mengembangkan industri hilir yang menghasilkan produk bernilai tinggi, baik di sektor makanan, minuman, maupun kosmetik.

Tak hanya itu, hilirisasi juga diterapkan pada sektor kelapa sawit. Pada tahun 2015, sekitar 18% ekspor sawit masih berupa minyak sawit mentah (CPO) dan 6% CPKO (minyak inti sawit mentah).

Namun pada 2022, persentase ekspor bahan mentah ini turun drastis menjadi hanya 2% CPO dan 4% CPKO.

Sebaliknya, ekspor produk hilirnya melonjak dengan 73% berupa produk refinery dan 21% produk lainnya.

Dalam periode 2015-2022, ekspor industri kelapa sawit mencapai volume total 282 juta MT dengan nilai US$176,84 miliar, dan pemerintah memperoleh pungutan ekspor sebesar Rp182 triliun.

Berdasarkan data PDB nasional pada triwulan II-2024 yang mencapai Rp5.536 triliun, sektor pengolahan kelapa sawit berkontribusi sekitar 3,5%.

Dengan hilirisasi, produk turunan dari sawit baik pangan (oleofood), nonpangan (oleochemical), bahan bakar terbarukan (biofuel), hingga biomaterial ramah lingkungan, memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.

Pengembangan produk hilir kelapa sawit juga difokuskan pada produk unggulan, seperti deterjen cair, kosmetik, cat, dan produk farmasi, yang memiliki potensi nilai tambah hingga 580%.

Terbaru, Jokowi juga melihat potensi besar pada rumput laut sebagai salah satu komoditas yang akan dikembangkan lebih lanjut.

Menurutnya, rumput laut bisa dimanfaatkan untuk berbagai industri, mulai dari pupuk organik hingga bahan bakar penerbangan berkelanjutan.

Presiden optimis, jika dikelola dengan baik, rumput laut bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat pesisir dan nelayan.

Sejumlah investor menyambut baik kebijakan hilirisasi ini. Berdasarkan data Kementerian Investasi, pada semester pertama 2024, Indonesia berhasil menarik investasi senilai Rp829,9 triliun dari investor domestik dan asing. Sebanyak 21,9% dari total investasi ini dialokasikan untuk sektor hilir mineral, dengan Rp80,9 triliun difokuskan pada pengolahan nikel.

Kinerja Jokowi dalam menggerakkan hilirisasi telah menjadi bukti bahwa Indonesia mampu meningkatkan daya saing globalnya sekaligus memberdayakan ekonomi domestik.

Melalui kebijakan ini, Jokowi menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia seoptimal mungkin, sehingga memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. (rpi)