Transformasi Digital Indonesia di Masa Jokowi: 18.697 Wilayah Terhubung Akses Internet Publik hingga Efisiensi Sistem Lewat Digitalisasi

Jakarta, tvOnenews.com - Kemajuan teknologi membuat pemerintahan Presiden Jokowi harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Dalam 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat, transformasi digital berkembang pesat.

Transformasi digital menjadi sebuah keharusan agar Indonesia bisa tetap kompetitif di kancah global.
Jokowi telah melakukan banyak perubahan signifikan, terutama dalam layanan birokrasi, layanan publik, hingga sektor jasa keuangan.

Digitalisasi ini telah mempercepat berbagai layanan yang sebelumnya mungkin lebih lambat dan rumit. Dengan adanya digitalisasi, masyarakat bisa merasakan layanan publik dan keuangan yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan.

Kinerja Jokowi dalam digitalisasi membuat proses yang dulu berbelit-belit, kini menjadi lebih sederhana dan efisien, serta memberikan manfaat besar bagi semua lapisan masyarakat. Transparansi yang meningkat juga membuat pengelolaan data dan pelayanan menjadi lebih akuntabel.

Di sisi lain, transformasi ini membuka peluang kerja baru di sektor teknologi, mulai dari pengembang perangkat lunak, analis data, hingga insinyur data.

Ekonomi gig, seperti pengemudi ojek online, pengantar makanan, dan pekerja lepas, juga tumbuh pesat, menawarkan pekerjaan bagi jutaan orang yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan konvensional.

Dalam sambutannya pada acara BNI Investor Daily di Jakarta Convention Center (JCC) pada 8 Oktober 2024, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya digitalisasi yang menjadi salah satu kunci utama transformasi ekonomi Indonesia selain hilirisasi.

“Satu hilirisasi, yang kedua digitalisasi. Digitalisasi yang namanya data center itu wajib segera kita miliki. Yang kedua data analitik, akan bisa kita menganalisa angka-angka dan lain-lain secara cepat," ujar Presiden Jokowi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Inovasi Digital di Era Jokowi Ubah Wajah Sistem di Indonesia

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah mempercepat pembangunan infrastruktur digital di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga 2024, sudah tersedia akses internet di 18.697 lokasi di Indonesia untuk pelayanan publik. Hal ini didukung oleh pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang kini telah tersebar di 7.283 titik, termasuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Adapun akses internet terdiri atas 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, 2.606 layanan kesehatan, 743 pusat kegiatan masyarakat, 674 tempat ibadah, 322 layanan pertahanan dan keamanan, 139 lokasi wisata, 120 pelayanan utama, dan 75 transportasi publik.

Selain itu, proyek Palapa Ring, dengan teknologi serat optik (FO) dan microwave (MW), memberikan fondasi kokoh bagi jaringan telekomunikasi nasional, membuka peluang besar bagi pemerataan digital.

Transformasi digital ini tidak hanya mempengaruhi sektor bisnis dan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak besar pada layanan publik. Salah satu contoh nyatanya adalah keberadaan Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi secara digital.

Di sini, masyarakat dapat mengurus berbagai perizinan secara efisien tanpa perlu berpindah-pindah dari satu kantor ke kantor lain. Selain itu, banyak pemerintah daerah mulai meluncurkan inovasi berbasis digital yang mempermudah pelayanan bagi masyarakat. 

Contoh sukses dari implementasi digital di sektor kesehatan adalah program Early Diagnosis and Treatment yang diterapkan di Teluk Bintuni, Papua. Program ini berhasil menurunkan prevalensi malaria secara signifikan, dari 9,2% pada 2017 menjadi hanya 0,02% di 12 desa pada tahun 2024.

Berkat upaya digitalisasi ini, angka penderita malaria berkurang drastis, sebuah pencapaian yang diakui oleh dunia melalui penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA). 

Tidak hanya sektor kesehatan yang diuntungkan, transformasi digital juga mendorong daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam kemudahan berbisnis. Sistem perizinan berbasis digital Online Single Submission (OSS) memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin tanpa harus terjebak dalam birokrasi berbelit. Ini membantu meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.

Jokowi menekankan pentingnya manajemen perencanaan penyelenggaraan event baik oleh pihak penyelenggara dan pemerintah. Pengajuan perizinan, menurut Presiden sebaiknya dilakukan jauh lebih awal sebelum acara terselenggara.

“Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan,” kata Presiden dalam peluncuran  digitalisasi layanan perizinan penyelenggaran event di The Tribrata Darmawangsa, 24 Juni lalu.

“Ini saya minta juga kepada penyelenggara event itu mengajukannya jauh-jauh bulan sebelumnya, enam bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu. Artinya itu ada perencanaan yang baik, manajemen perencanaan yang baik kapan event itu diselenggarakan,” lanjutnya.

Selain itu, penerapan e-catalog untuk UMKM, serta teknologi keuangan seperti QRIS dan e-commerce, semakin memperkuat ekonomi digital yang inklusif dan mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah.

Pascapandemi, Jokowi membuktikan bahwa digitalisasi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Dengan dasar-dasar yang telah dibangun, pemerintah terus memperkuat ekosistem InaDigital untuk mengembangkan pelayanan publik yang lebih modern, terpercaya, dan efisien.

Presiden Jokowi bertekad menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam revolusi digital, membuka peluang baru bagi seluruh masyarakat di era yang serba cepat ini.

Pada akhirnya, pandemi telah menjadi momentum tak terduga yang memaksa Indonesia bergerak lebih cepat dalam melakukan transformasi digital. Dengan infrastruktur yang terus berkembang dan berbagai inovasi yang diluncurkan, Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global. 

Transformasi digital di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah membawa Indonesia ke babak baru. Pandemi menjadi momen kritis yang mengubah wajah digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Kini, dengan fondasi kuat yang telah dibangun, Indonesia siap menyongsong masa depan digital yang lebih cerah, inklusif, dan berkelanjutan. (rpi)