71 Organisasi Buruh dan Ojol Beri Rekomendasi untuk Prabowo Lewat Resolusi Melawai, Minta Perbaikan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Jakarta, tvonenews.com - Organisasi Buruh dan Ojol berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat segera merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi ketenagakerjaan. 

Hal tersebut disampaikan Rudi HB Daman dari GSBI saat pertemuan Nasional Serikat Buruh/Serikat Pekerja untuk Advokasi Kebijakan yang dilaksanakan tanggal 14-15 Oktober 2024 di Jakarta.

“Terdata acara ini dihadiri oleh 6 Konfederasi dan 62 Federasi Serikat Buruh serta 3 Organiasi Ojol. Pertemuan ini bukan untuk dukung mendukung tetapi semata-mata merumuskan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan karena 10 tahun terakhir kaum buruh benar-benar terpuruk," ujar Rudi dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan agar Dewan Pakar mendengarkan masukan-masukan dari kaum buruh yang dikompilasi menjadi sebuah Rekomendasi Kebijakan dan Resolusi Melawai.

“Setelah mendengarkan masukan kaum buruh, diharap para peserta bisa berdialog langsung dengan Tim dari Dewn Pakar Presiden Terpilih dengan sebebas-bebasnya, termasuk menyampaikan kergetiran selama 10 tahun terakhir ini," kata Jumhur.

Usai dirumuskan, Rekomendasi Kebijakan dan Resolusi Melawai diserahkan perwakilan aktivis buruh perempuan, Sunarti, kepada Dewan Pakar Presiden Terpilih yang diwakili oleh Darwin Ginting. 

Resolusi Melawai berisi perlunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga seharusnya setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak pada ketenagakerjaan. Dengan demikian, industrialisasi dan reforma agraria sejati menjadi keharusan untuk dijalankan. 

Salah satu sebab hancurnya industri dalam negeri adalah karena membanjirnya produk asing baik resmi maupun ilegal. 

Untuk itu pemerintah baru harus mengevaluasi dan menertibkan semua aturan impor barang konsumsi seperti industri tekstil dan produk tekstil, barang elektronik, makanan dan minuman serta impor kendaraan listrik dengan mensubsidi orang-orang kaya dengan dana APBN.

Dalam Resolusi itu disebutkan bahwa impor ilegal juga menjadi penyebab hancurnya industri dalam negeri. Sehingga semua oknum aparat yang terlibat harus ditindak tegas, baik di pelabuhan impor yang resmi dan juga pelabuhan-pelabuhan “tikus”. 

Dalam kegiatan tersebut, aktivis buruh perempuan, Emelia Yanti, meminta agar pemerintah mengumumkan penghentian tentang Tapera, asuransi kendaraan wajib, dan tambahan iuran dana pensiun yang belum mendesak untuk dilakukan.

Sementara itu, Mirah Sumirat menyampaikan agar pemerintah segera mencabut UU omnibuslaw cipta kerja beserta aturan turunannya. 

Kemudian menerbitkan aturan baru (UU) tentang sistem pengupahan nasional, melaksanakan sistem jaminan sosial semesta sepanjang hayat, dan menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Selanjutnya, melaksanakan dialog sosial bersama unsur buruh dan pengusaha untuk mengevaluasi, merevisi bahkan mencabut berbagai peraturan yang menghambat kepastian kerja dan kepastian pendapatan yang layak dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas.

Sedangkan Nining Elitos menjelaskan perlunya perluasan pasar kerja luar negeri untuk penempatan tenaga kerja berketerampilan. 

Menjamin dan memberikan perlindungan sejati yang paripurna bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak proses perekrutan, pada masa penempatan dan proses kepulangan hingga integrasi sosial saat mereka pulang. Pemerintah juga harus meratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan.

Ketua Umum KSBSI Elly Rosita Silabanmenyampaikan pentingnya transfromasi untuk menuju energi bersih harus direncanakan secara matang dan memenuhi rasa keadilan sehingga tidak boleh ada seorangpun yang  merasa ditinggalkan terutama kaum buruh/pekerja.

Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi mencontohkan agar perubahan dari energi fosil dalam kendaraan menuju kendaraan berenergi listrik harus mengedepankan Karbon Netral, ketimbang beralih langsung dan sepenuhnya kepada kendaraan listrik sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan. 

“Sebagai masa transisi dapat dikembangkan mobil hybrid sehingga tidak perlu mem-PHK buruh bahkan bisa merekrut tenaga kerja baru dalam bidang kelistrikan dan batre serta para pekerja yang ditugaskan menanam pohon sebagai upaya untuk menetralisasi karbon," pungkas Arif Minardi.(nba)