Makan Bergizi Gratis Butuh Anggaran Rp71 Triliun, Prabowo Diminta Tiru Skema Program Kartu Prakerja

Jakarta, tvonenews.com - Presiden Direktur PT Visionet Internasional (OVO) Karaniya Dharmasaputra, mengusulkan program makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran mengadopsi model yang digunakan Kartu Prakerja.

Model yang dimaksud yaitu dengan menggunakan skema kemitraan publik hingga swasta serta pemanfaatan ekosistem teknologi digital seperti program Kartu Prakerja. 

"Saya pikir, kalau kita kembali mengadopsi model seperti Prakerja, yang mana memungkinkan skema kemitraan publik-swasta, kemudian memanfaatkan teknologi dan ekosistem digital yang sudah dimiliki oleh ekosistem sektor swasta kita, saya pikir itu akan sangat membantu keberhasilan program ini (makan bergizi gratis)," kata Karaniya, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, target penyaluran makan bergizi gratis kepada 15 juta anak memiliki tantangan besar. Salah satunya adalah terbatasnya ruang fiskal pemerintah dengan anggaran yang dialokasikan dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

Dengan keterbatasan tersebut, tantangan utama yang dimiliki program Makan Bergizi Gratis yaitu bagaimana memastikan tata kelola yang baik serta memitigasi adanya korupsi.

Ia menyoroti beberapa alasan mengapa pemanfaatan teknologi dan tata kelola Prakerja cocok untuk diterapkan ke dalam program Makan Bergizi Gratis.

Pertama, implementasinya memerlukan kesiapan teknologi yang sudah matang. Pemanfaatan ekosistem teknologi dapat dimanfaatkan untuk sistem pelaporan, wadah bagi umpan balik hingga mencegah adanya praktik korupsi.

Kedua, menurut Karaniya, penerapan model program Kartu Prakerja mampu membuka potensi ekonomi yang bisa didapat melalui kolaborasi dengan sektor swasta.

"Saat ini, di ekosistem ekonomi digital Indonesia, terdapat sekitar 5 juta UMKM yang fokus pada sektor makanan dan minuman, serta setidaknya 4 juta pekerja gig, termasuk pengemudi layanan ojek online," jelasnya.

Ketiga, memaksimalkan ekosistem teknologi dapat mengurangi kebutuhan belanja modal (CAPEX) dan belanja operasional (OPEX) pemerintah. Hal ini juga didukung keterlibatan sektor UMKM.

"UMKM di bidang makanan dan minuman sudah memasak setiap hari dan menjalankan bisnis mereka. Dengan menggandeng mereka, pemerintah tidak perlu membangun dapur sentral (central kitchen) baru di seluruh negeri, yang bisa menghemat anggaran secara signifikan," terangnya.

Dengan mengadopsi skema Kartu Prakerja, lanjut dia, program makan bergizi gratis diharapkan dapat berjalan lebih efisien, memberdayakan ekosistem digital yang sudah ada, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama UMKM dan pekerja informal.

"Saya sudah berbicara dengan beberapa pemimpin perusahaan teknologi di Indonesia, dan hampir semuanya siap mendukung program ini," pungkasnya.(ant/nba)