Meski Sri Mulyani Tak Setuju, Prabowo Tetap Berpeluang Pisahkan DJP dan DJBC dari Kemenkeu untuk Bentuk Badan Penerimaan Negara

Drajad menekankan bahwa rencana Prabowo untuk membentuk Kementerian/Badan Penerimaan Negara secara terpisah dari Kemenkeu sebenarnya sudah tepat.

Terlebih, model pemisahan tersebut sebenarnya justru telah dilakukan oleh negara-negara maju.

Drajad yang juga Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkan negara-negara maju seperti Amerika, Australia, hingga Singapura yang memisahkan lembaga penerimaan dan lembaga belanja negara.

Salah satu alasan kuat untuk memisahkan lembaga penerimaan negara adalah agar kerja Kementerian/Badan menjadi lebih efektif.

"Kenapa dipisah, karena pola kerjanya kan berbeda. Contoh model pemberitaan televisi dan cetak atau online saja berbeda. Jadi harus dipisah supaya mereka bisa lebih efektif," ungkap Dradjad.

Ekonom yang juga mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara itu mengisyaratkan bahwa Prabowo masih sangat berpeluang membentuk lembaga penerimaan meski saat ini Sri Mulyani tidak setuju.