Menko Airlangga dan Pengusaha Bahas UMP 2025, Jadi Naik 10%?

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan usulan dari kalangan pengusaha terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. 

Hal itu dibahas dalam pertemuan dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani guna membahas upah minimum provinsi (UMP) 2025.

“Apindo adalah bagian dari tripartit bersama serikat pekerja dan pemerintah, terutama dalam siklus terkait dengan upah,” kata Airlangga, dikutip Kamis (31/10/2024).

Dia menambahkan, pengusaha yang tergabung dalam Apindo berharap sistem upah dapat mencerminkan perkembangan ekonomi, berbasis regulasi, serta mempertimbangkan produktivitas. Selain itu juga mencakup komitmen untuk tidak hanya fokus pada UMP, tetapi juga mempertimbangkan struktur upah dan skala upah (SUSU).

Sementara itu, Shinta berharap kenaikan UMP 2025 akan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Menurutnya, UMP lebih bersifat sebagai jaring pengaman. 

Skema pengupahan berbasis SUSU menetapkan kenaikan upah melalui hasil negosiasi bipartit antara pengusaha dan pekerja. 

Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, kenaikan upah ditetapkan berdasarkan produktivitas pekerja dan perusahaan.