Ditunjuk Prabowo Jadi Ketua Tim Khusus Subsidi, Bahlil Rancang Skema Baru Subsidi Energi Tanpa BLT

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sedang merencanakan metode baru untuk menyalurkan subsidi energi.

Alih-alih hanya menggunakan bantuan langsung tunai (BLT), Bahlil mempertimbangkan alternatif lain yang bisa lebih tepat sasaran dalam menyalurkan subsidi bahan bakar dan listrik.

Tujuan utama opsi ini adalah memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

"Opsi A bisa langsung ke BLT, nanti kita pikirkan opsi B. Ada beberapa opsi tapi belum ada keputusan," jelas Menteri Bahlil di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Bahlil menyampaikan, kementeriannya masih dalam tahap penyusunan skema untuk penyaluran subsidi BBM dan listrik secara tepat.

Skema bantuan juga akan disiapkan secara bertahap untuk subsidi gas LPG.

“Kalau untuk elpiji karena berkaitan dengan UMKM, lalu masyarakat ibu-ibu rumah tangga, dan saya kira bertahap. Tapi kita coba cari formulasi listrik dan bahan bakarnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa ia bertindak berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang memintanya sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.

Presiden menginstruksikan agar formulasi penyaluran subsidi disiapkan dengan cermat agar kebijakan yang dihasilkan bisa menjadi keputusan yang tepat dan matang.

"Pak Prabowo instruksikan kalau sudah matang maka siap kita terapkan. Yang penting skemanya sudah matang. Jangan sampai keputusan kita tidak mencerminkan keputusan yang benar," ujarnya.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan rencana untuk bertemu sejumlah lembaga terkait guna membahas lebih lanjut kriteria penerima subsidi yang layak.

“Kita akan rapat mungkin Senin atau Selasa, kita akan mulai rapat untuk melakukan penimbunan,” ujarnya.

Sebagai langkah tambahan, kementerian juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempelajari data distribusi yang lebih akurat. BPS bertugas untuk menginventarisasi dan mengintegrasikan data dari berbagai instansi seperti Kementerian Sosial, Pertamina, dan PLN.

“BPS merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mendata seluruh data baik yang ada di Mensos, Pertamina, dan PLN,” ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji metode subsidi BBM yang paling tepat agar bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk mempertimbangkan opsi subsidi langsung.

Ia menekankan bahwa penyaluran subsidi yang tepat membutuhkan kajian yang matang karena kebijakan ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah tidak ingin subsidi energi salah sasaran dan jatuh ke tangan kelompok yang tidak berhak.

Bahlil memastikan bahwa ia dan timnya akan terus mengevaluasi setiap opsi yang ada untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat tanpa membebani anggaran. (ant/rpi)