DPR RI Minta Pemerintah Beri Kemudahan Akses Perumahan MBR di Program 3 Juta Rumah

Dalam konferensi tersebut, Pak Lasarus menyampaikan bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor perumahan dalam lima tahun terakhir, yakni lebih dari Rp 100 triliun, namun kinerja pembangunan perumahan masih kurang optimal, yakni hanya 2,8 juta unit sudah jelas yang telah tercapai.

Lasarus kemudian menekankan perlunya inovasi untuk mencari alternatif sumber pembiayaan guna mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun. Ia juga menekankan pentingnya menjamin kepastian hukum mengenai tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan.

“Kami dari Komisi V DPR RI berkomitmen mendukung, apalagi target utama kita adalah masyarakat berpenghasilan rendah, yang memang harus perlu intervensi negara untuk memberi kemampuan kepada mereka agar mereka bisa punya rumah,” pungkasnya.

 Tindakan pencegahan perlu dilakukan agar kepemilikan atas tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pada kesempatan yang sama, Maruarar menekankan bahwa partai akan terus berupaya mencari cara inovatif untuk mencapai 3 juta unit rumah per tahun, meskipun ada kendala anggaran.

Anggaran pembangunan perumahan Kementerian Perumahan dan Cipta Karya pada tahun 2025 sebesar Rp 5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 14,3 triliun.

Maruarar sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mencapai target 3 juta perumahan adalah dengan memanfaatkan rumah-rumah  yang masih kosong dan sebagian besar tidak berpenghuni.