Efek Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Kemenkeu Yakin Bisa Hemat Hampir 7 Persen Belanja Pemerintah

Pada lima program utama Kemenkeu, kebanyakan realisasi belanja masih di bawah 70%. Secara rinci, program pengelolaan belanja negara mencapai realisasi 68,39%, pengelolaan penerimaan negara 76,44%, perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar 66,21%, kebijakan fiskal 65,47%, serta dukungan manajemen 76,10%.

Hingga 12 November 2024, Kemenkeu memiliki belanja yang telah dikontrak namun belum diserap, yakni sebesar Rp624,73 miliar untuk belanja barang dan Rp1,37 triliun untuk belanja modal.

Suahasil menegaskan, Kemenkeu akan terus menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran dan meningkatkan efisiensi sesuai dengan konsep "spending better" yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memutuskan pemangkasan anggaran perjalanan dinas bagi kementerian/lembaga (K/L) setidaknya sebesar 50% untuk tahun 2024.

Pemotongan ini disampaikan dalam surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Surat tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta K/L untuk melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas untuk tahun 2024. Arahan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024. (ant/rpi)