- IST
Target Besar Kesehatan di Pemerintahan Prabowo, Siapkan Anggaran Triliunan untuk Sehatkan Masyarakat: Ini Prioritas dan Tantangannya
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa sektor kesehatan kini menjadi salah satu prioritas utama di pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang telah menetapkan fokus pada beberapa area utama.
Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok usia, pengurangan kasus TBC, serta pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah-daerah terpencil adalah tiga pilar utama dalam agenda kesehatan nasional di awal kepemimpinan Prabowo.
Presiden Prabowo bertekad untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya untuk seluruh warga, memastikan bahwa semua kelompok usia dapat mengakses layanan ini.
Inisiatif ini ditujukan untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak dini, sehingga langkah-langkah pencegahan bisa diambil sebelum kondisi memburuk.
"Pemeriksaan kesehatan itu harus kita lakukan untuk memastikan kita dapat mendeteksi secara lebih dini jika ada kondisi kesehatan yang menurun dari masyarakat kita," kata Menteri BGS saat upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 yang bertema "Gerak Bersama, Sehat Bersama" pada 12 November 2024.
Sebagai bagian dari rencana jangka menengah, Kementerian Kesehatan kini sedang menyusun strategi lima tahun untuk memastikan program-program ini dapat dijalankan dengan optimal. Kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan visi kesehatan Indonesia.
“Oleh karena itu, adalah tugas kita bersama-sama untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia ke depannya hidup sehat agar bisa membantu mendorong pencapaian visi Indonesia emas pada 2045,” ujar Menkes.
Menkes Budi juga menegaskan bahwa peran utama Kementerian Kesehatan adalah untuk memfasilitasi kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap program yang dirancang dapat berjalan efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
“Teman-teman saya menyampaikan sekali lagi bawa tugas kita yang utama adalah memastikan masyarakat Indonesia sehat bukan hanya menyembuhkan mereka pada saat sakit,” jelasnya.
Empat dari 7 Program Unggulan 100 Hari adalah Sektor Kesehatan
Empat dari tujuh program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari kerja pertama mereka fokus pada sektor kesehatan dan gizi.
Program-program ini mencakup makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran fantastis Rp71 triliun untuk tahun 2025, pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun, peningkatan fasilitas rumah sakit tipe D menjadi tipe C sebesar Rp1,8 triliun, serta program pemberantasan tuberkulosis (TBC) yang dialokasikan Rp8 triliun.
Komitmen besar ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Namun, inovasi dalam keempat program kesehatan ini sebenarnya tidak sepenuhnya baru. Beberapa inisiatif seperti skrining kesehatan dan penanganan TBC telah dijalankan puskesmas di berbagai daerah.
Maka dari itu, kunci keberhasilan program-program ini adalah penguatan layanan kesehatan primer, termasuk puskesmas, agar dapat memenuhi target besar yang telah ditetapkan.
CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih, menyampaikan bahwa untuk memperkuat layanan kesehatan primer, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mengambil dua langkah strategis.
Pertama, mereka harus memastikan komitmen yang kuat dalam pembiayaan sektor kesehatan primer. “Pemerintah harus memastikan belanja kesehatan berorientasi pada kebutuhan layanan kesehatan primer. Penguatan tata kelola BPJS Kesehatan diperlukan, guna menjadikannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan paket manfaat sekaligus penjamin kualitas layanan,” kata Diah.
Kedua, Diah menambahkan bahwa aspek produksi dan distribusi tenaga kesehatan harus diperbaiki. Pemerintah juga perlu memberikan insentif, seperti kenaikan gaji dan tunjangan, terutama bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Selain itu, memastikan keamanan kerja dan mengelola beban kerja para tenaga medis juga menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.
Meski ambisi besar ini tampak menjanjikan, ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, khususnya dalam tata kelola dan pelibatan masyarakat.
Regulasi yang tumpang tindih, ego sektoral, serta kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menghambat implementasi program.
Contohnya, program makan bergizi gratis memerlukan sinkronisasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan berbagai kementerian terkait seperti Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemendagri.
Rencana ambisius ini menjadi bukti keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada penguatan kerja sama lintas sektor, tata kelola yang baik, dan komitmen dari semua pihak.
Upaya pemerintahan Presiden Prabowo dalam memastikan kesehatan yang merata ini sejalan dengan visi besar Indonesia 2045.
Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan fasilitas kesehatan, serta dorongan gaya hidup sehat, Indonesia diharapkan siap menghadapi tantangan kesehatan di masa depan.
Kerja sama seluruh pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat, menjadi kunci sukses dari program kesehatan nasional ini. (rpi)