Akibat Ada Maladministrasi di Tata Kelola Industri Kelapa Sawit, Negara Gagal Raih Tambahan Pendapatan Rp279,1 Triliun

Badan Khusus

Untuk mengurai dan menyelesaikan sejumlah persoalan di bidang tata kelola industri kelapa sawit tersebut, Yeka Hendra Fatika menilai perlunya integrasi kebijakan melalui pembentukan satu kelembagaan khusus untuk mengurusi kebijakan terkait industri kelapa sawit.

“Dalam hal ini, pemerintah perlu membentuk badan nasional urusan kelapa sawit yang berada langsung di bawah presiden,” kata Yeka Hendra Fatika.

Dia mengusulkan, nantinya badan khusus ini diberi kewenangan sedemikian rupa sehingga dapat melakukan integrasi kebijakan terkait urusan kelapa sawit, sekaligus melakukan pengawasan implementasi regulasi terkait urusan kelapa sawit tersebut. (ant)