Mentan Nonaktifkan 11 Pejabat Kementan yang Bantu Pengadaan Pupuk Palsu, Rugikan Petani Rp3,2 Triliun

Selain memproses hukum, lanjut Amran, dirinya juga melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. 

Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Menteri Amran menjelaskan, angka kerugian itu dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yakni sebesar Rp19 juta per hektare.

Sehingga apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp600 miliar dan Rp3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare Rp19 juta," ujarnya. (ant/nba)