Hilirisasi SDA Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia, Prabowo Butuh Investasi Besar agar RI Jadi Negara Maju

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye terus menegaskan bahwa hilirisasi adalah strategi utama untuk menjadikan Indonesia negara maju.

Tak sekali dua kali, Prabowo meyakinkan bahwa sumber daya alam Indonesia harus diolah di dalam negeri agar tidak hanya dijual mentah dengan harga murah, sebagaimana yang selalu disampaikan presiden pendahulu, Joko Widodo (Jokowi).

Lewat hilirisasi, nilai tambah dari sumber daya alam akan sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri. Bahkan, program hilirisasi sumber daya alam (SDA) ini tidak hanya menciptakan nilai tambah, tetapi juga memberikan efek berantai yang signifikan.

Dengan proses yang mencakup hulu hingga hilir, hilirisasi melibatkan berbagai sektor, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi. Oleh karena itu, hilirisasi bisa dikatakan sebagai game changer ekonomi Indonesia di masa depan.

Beberapa waktu lalu, Prabowo mengatakan dirinya akan melakukan hilirisasi untuk menuju industrialisasi yang lebih maju dan menguntungkan. Prabowo Subianto mengungkap, Indonesia punya proyek besar hilirisasi pada 26 komoditas.

"Kami bertekad untuk melakukan industrialisasi dengan melakukan hilirisasi sumber daya kami, mengolah sumber daya kami. Kami memiliki 26 komoditas yang kami bertekad untuk memiliki industri pengolahan," kata Prabowo di Forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2024, 17 November lalu.

Namun, menjalankan hilirisasi terhadap 26 komoditas tersebut, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia butuh modal setidaknya US$ 600 miliar atau sekitar Rp9.538 triliun (kurs Rp15.898). Menurutnya suntikan dana sebesar itu bisa menjadi potensi besar bagi para investor di seluruh dunia untuk turut andil dalam ambisi membawa Indonesia lebih maju.

Dampak Hilirisasi yang Sudah Terasa

Dampak positif kebijakan hilirisasi sudah terasa sejak larangan ekspor bijih nikel mulai 2020 lalu. Data menunjukkan, ekspor produk nikel melonjak drastis dari US$ 9,3 miliar pada 2019 menjadi US$ 33,8 miliar pada 2022, meningkat lebih dari 3 kali lipat

Tak hanya itu, kebijakan hilirisasi juga ini juga meningkatkan investasi. Nilai investasi di sektor pertambangan naik dari US$ 8 miliar pada 2020 menjadi US$10,5 miliar pada 2023. Di sektor manufaktur, investasi melonjak dari US$17 miliar menjadi US$20,3 miliar pada periode yang sama.

Senada dengan Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memproyeksikan kebutuhan investasi hingga 2040 mencapai US$ 618 miliar, di mana 91% diarahkan untuk sektor hulu migas serta mineral dan batu bara (Minerba).

Hal itu disampaikan Bahlil dalam Bahlil di acara Minerba Expo 2024, di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin, 25 November 2024.

Bahlil telah menegaskan dukungannya terhadap upaya mengimplementasikan arahan Prabowo mengenai keberlanjutan hilirisasi dalam program Asta Cita. Untuk itu, Bahlil mengungkapkan pihaknya pun sudah membuat peta jalan (roadmap) hilirisasi.

"Jadi hilirisasi sebagai instrumen daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi itu, total investasi sampai dengan 2035-2040 kita butuhkan itu mencapai US$618 miliar," kata Bahlil.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Pada 2020, sektor pertambangan mempekerjakan sekitar 3 juta orang dan manufaktur 13,6 juta orang. Angka ini bertambah menjadi 3,4 juta dan 14,2 juta pada 2023.

Setelah berhasil mendorong hilirisasi nikel, saat ini pemerintah berupaya mendorong nilai tambah bagi komoditas  lain. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun peta jalan untuk hilirisasi di 26 komoditas prioritas, seperti nikel, tembaga, batu bara, kelapa sawit, hingga rumput laut.  

Indonesia memiliki keunggulan di industri mineral hulu dengan cadangan besar untuk nikel, timah, tembaga, dan komoditas lainnya. Modal ini bisa digunakan pemerintah untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Jika terealisasi, ekosistem ini tidak hanya memperkuat industri dalam negeri, tetapi juga menarik lebih banyak investasi.

Hilirisasi, selain meningkatkan pendapatan negara juga diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, kebijakan ini menjadi langkah konkret menuju kemandirian ekonomi Indonesia. (rpi)