Kementan Ajak TNI AD Kawal Swasembada Pangan di 12 Provinsi

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi lahan rawa di 12 provinsi sebagai bagian dari program untuk mencapai swasembada pangan.

"Kerja sama strategis ini bertujuan untuk memastikan program swasembada pangan berjalan sesuai sasaran, efektif, dan sesuai aturan," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Setyo Budiyanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

Dia menjelaskan bahwa pendampingan dan pengawalan ini merupakan langkah lanjutan dari arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menjamin bahwa kegiatan optimalisasi lahan rawa di daerah dapat berjalan dengan baik.

“Kita fokus pada arahan Mentan Amran untuk bisa melakukan pengawalan dan pendampingan terkait program yang dilaksanakan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Setyo.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, program Oplah juga melibatkan TNI AD. Anggota Babinsa dan penyuluh pertanian bekerja sama memberikan dukungan kepada para petani. Oleh karena itu, Kementan berkolaborasi dengan TNI AD dalam upaya pengawalan dan pendampingan tersebut.

Program pendampingan ini dilaksanakan di 12 provinsi tempat optimalisasi lahan, yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Pengawalan terhadap program dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementan dan unit-unit TNI AD melalui Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) serta Inspektorat Kodam.

"Jika ada hambatan, masing-masing Tim Pengawalan Provinsi memberikan konsultasi untuk mengatasi masalah tersebut,” tutur Setyo.

Untuk anggaran tahun 2024, Kementan bersama TNI AD telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan antara tanggal 23 hingga 28 September 2024.

Dari laporan yang dihimpun, Setyo menyebutkan bahwa mereka menemukan beberapa masalah dan merekomendasikan agar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang bersangkutan.

Kolaborasi antara Kementan dan TNI AD dalam mencapai swasembada pangan akan terus berlanjut. Rekomendasi dari hasil pengawalan dan evaluasi anggaran 2024 akan menjadi landasan penting untuk pelaksanaan program swasembada pangan pada tahun 2025 dan seterusnya.

"Jika ada hambatan, masing-masing Tim Pengawalan Provinsi memberikan konsultasi untuk mengatasi masalah tersebut,” tutur Setyo.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terus berupaya keras untuk mendorong perluasan dan peningkatan lahan demi tercapainya swasembada pangan secara nasional.

Ini juga sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal pangan.

Amran yakin bahwa mereka bisa mencapai swasembada pangan melalui berbagai program, seperti pencetakan sawah, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas bagi petani muda.

“Kami tak ingin hanya wacana kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau,” terang Amran. (ant/nsp)