Dirut KAI Respons Merger dengan INKA: Kami Siap Jalankan Arahan Menteri BUMN

Jakarta, tvOnenews.com – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, angkat bicara mengenai rencana Kementerian BUMN untuk menggabungkan KAI dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Didiek mengungkapkan bahwa pihaknya baru mengetahui rencana tersebut beberapa hari lalu dan kini tengah menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri BUMN Erick Thohir.

“Kita tunggu arahan Pak Menteri BUMN aja. Karena kita baru dapat info dari Pak Menteri kemarin,” ujar Didiek saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Saat ditanya terkait kemungkinan penggabungan dilakukan pada tahun depan, Didiek menyatakan kesiapan penuh KAI untuk menjalankan arahan pemegang saham.

“Kalau arahan pemegang saham siap, kita siap,” tegasnya.

Didiek menegaskan bahwa KAI akan siap menjalankan amanat pemerintah jika merger tersebut resmi dilaksanakan.

“Kalau ada arahan, kami jalankan. Kami siap untuk mendukung sinergi yang lebih baik dengan INKA,” tegas Didiek.

Rencana penggabungan KAI dan INKA merupakan bagian dari langkah Menteri BUMN Erick Thohir untuk merampingkan jumlah BUMN dari 47 menjadi 30 perusahaan. Salah satu strateginya adalah menyatukan KAI dan INKA di bawah satu payung kepemimpinan korporasi.

“Bagaimana INKA dan KAI jadi satu payung. Tidak mungkin KAI perlu gerbong, tapi nggak ngomong sama INKA. INKA-nya juga nggak koordinasi. Itu cuma sinkronisasi,” jelas Erick kepada awak media di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

Erick menekankan, dengan struktur holdingisasi, kerja sama antara KAI dan INKA yang selama ini sudah berjalan akan lebih terintegrasi. KAI direncanakan menjadi induk (holding company) yang membawahi INKA sebagai anak perusahaan.

“Nah, sekarang sudah lebih baik, tapi secara struktur korporasi akan lebih bagus kalau jadi bapak dan anaknya. Jadi konkret,” tambah Erick.

Menteri BUMN juga memastikan proses penggabungan ini akan terus didorong hingga selesai, dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham utama BUMN.

“(Holdingnya) KAI lah, masa INKA holding. Tentu kita akan dorong prosesnya nanti, kan dari Kemenkeu persetujuannya. Karena kan pengelola kami kepemilikan dari Menteri Keuangan,” jelasnya.

Erick berharap merger antara KAI dan INKA dapat terealisasi pada 2025 dan memastikan bahwa program holdingisasi BUMN akan terus dilanjutkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (agr/nba)