KKP: Penyaluran Bantuan Sektor Perikanan Tangkap Capai Rp104,8 Miliar pada 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan bahwa bantuan untuk sektor perikanan tangkap telah mencapai Rp104,8 miliar hingga Desember 2024. Bantuan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap.

"Total bantuan pemerintah yang telah digelontorkan di subsektor perikanan tangkap mencapai Rp104,8 miliar," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Berikut ini adalah beberapa bentuk bantuan yang telah diberikan meliputi:

• Penataan Kampung Nelayan Maju di 65 lokasi.

• Alat Penangkapan Ikan sebanyak 20.087 unit.

• Mesin Kapal Perikanan sebanyak 1.416 unit.

• Vessel Monitoring System (VMS) sebanyak 30 unit.

• Bantuan Alat Usaha untuk 15 Koperasi Nelayan.

• Lima Paket Rumah Ikan.

“Tahun ini kita juga menyerahkan 112 unit kapal perikanan dimana 106 unit diantaranya untuk nelayan terdampak bencana. Dua unit kapal hasil rampasan kasus illegal fishing juga berhasil diperbaiki dan diserahkan untuk nelayan Banyuwangi,” papar Latif.

KKP juga mengalokasikan Rp64,9 miliar untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan nelayan. 

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha nelayan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial mereka dalam menghadapi ketidakpastian musim tangkapan ikan.

“Serta meningkatkan social safety net nelayan dalam menghadapi ketidakpastian musim tangkapan ikan," tambahnya. 

Berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sepanjang 2024 meliputi:

• Bakti Nelayan di 106 lokasi.

• 23 Bimtek Kecakapan Nelayan.

• 18 Bimtek Kepelabuhanan tentang Penanganan Ikan yang Baik (CPIB).

• 30 Bimtek Kenelayanan.

• Peningkatan Kapasitas untuk 3.174 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan.

• Diversifikasi Usaha untuk 2.125 nelayan.

• Fasilitasi Pendanaan Usaha untuk 1.572 nelayan.

• Fasilitasi Sertifikasi Tanah bagi 10.648 bidang tanah milik nelayan.

• Perjanjian Kerja Laut untuk 69.447 orang.

• Sertifikasi 53.946 Awak Kapal Perikanan dan penerbitan 7.938 dokumen awak kapal berupa buku pelaut.

Lotharia Latif menegaskan komitmen KKP untuk terus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program dan kebijakan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa kekurangan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program dan kebijakan. Kami juga menyadari masih ada beberapa kekurangan, ini akan menjadi masukan dan evaluasi agar lebih baik kedepannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan penerapan sistem pascaproduksi sebagai bagian dari program Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Sistem ini dilengkapi dengan teknologi untuk mempermudah proses perizinan dan pelaporan hasil tangkapan. (ant/nsp)