DPR Siap Dampingi Pemerintah dalam Perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Kalau kemudian masalah distribusi dan lain-lain, memang perlu disempurnakan," ucapnya.

Untuk memastikan program ini berjalan lebih baik, DPR akan melangsungkan rapat evaluasi dengan pemerintah, terutama melalui komisi teknis terkait.

"Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus," tambahnya.

Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini diluncurkan serentak di 26 provinsi, ditujukan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil melalui 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Jumlah dapur ini akan terus bertambah hingga mencapai 937 titik di akhir Januari 2025, dengan target menjangkau 3 juta penerima manfaat. Hingga akhir 2025, program ini diharapkan menjangkau 15 juta penerima, dan pada 2029 ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

DPR berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawasi pelaksanaan program MBG agar menjadi lebih baik, termasuk memastikan distribusi berjalan lancar dan manfaatnya tepat sasaran. 

Dengan evaluasi dan masukan yang konsisten, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan gizi dan kesehatan. (ant/nsp)