- tvOnenews.com/Taufik Hidayat
Sri Mulyani soal Program Makan Bergizi Gratis yang Baru Dijalankan, Perkuat Modal Manusia hingga Dorong Ekonomi
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beberapa hari ini sudah berjalan.
Melalui akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis dapat memperkuat modal manusia bagi generasi Indonesia mendatang.
Sri Mulyani menjelaskan, program MBG bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui penguatan gizi anak sekolah.
Menkeu juga mengutip studi Bank Dunia (2024) yang menunjukkan pemberian makan bergizi bisa meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi/stunting.
Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (2021) juga telah menegaskan bahwa pemberian makan bergizi di negara maju bisa mengendalikan pola makan dan mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah.
“Dampak program MBG diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah/desa terutama UMKM, menciptakan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menkeu di akun Instagram @smindrawati, Rabu (8/1/2025).
Program MBG sudah mulai dijalankan sejak Senin (6/1/2024) di sejumlah sekolah. Alokasi anggaran MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga dikucurkan sebesar Rp71 triliun.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan prioritas pertama pemberian MBG di Jakarta 2025 adalah siswa sekolah.
Sementara di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.
Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.
"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki. (rpi)