Beda dengan PBNU, PP Muhammadiyah Tak Setuju UKM Dapat Jatah Tambang

Sedangkan, Pasal 51B yakni:

(1) WIUP mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas

(2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. luas WIUP Mineral logam;

b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri;

c. jumlah investasi; dan/atau

d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global.