Kemenko Perekonomian Lakukan Evaluasi Berkala PSN, Termasuk Ecowisata Tropical Coastland di Banten

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melaksanakan evaluasi berkala terhadap perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Salah satu PSN yang menjadi prioritas evaluasi adalah proyek Ecowisata Tropical Coastland di pesisir utara Tangerang, Banten, yang belakangan ini menarik perhatian.

Menurut Sesmenko Susiwijono, evaluasi berkala telah dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Hasil evaluasi tersebut kini disampaikan kepada kementerian teknis pengusul atau pemberi rekomendasi teknis untuk ditindaklanjuti. 

Kementerian terkait diminta untuk melaksanakan evaluasi teknis lebih mendalam dan menyampaikan rekomendasi terkait keberlanjutan serta penyelesaian proyek PSN di sektor masing-masing.

“Evaluasi PSN sudah selesai dilakukan, dan kami meminta seluruh kementerian/lembaga teknis yang sebelumnya memberikan usulan atau rekomendasi untuk segera menindaklanjutinya. Untuk PSN Ecowisata Tropical Coastland, usulan dan rekomendasi teknis awal berasal dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada waktu itu. Oleh karena itu, saat ini kami meminta evaluasi teknis dari Kementerian Pariwisata,” jelas Sesmenko Susiwijono kepada wartawan, Kamis (23/01).

Sesmenko Susiwijono menambahkan bahwa evaluasi terhadap seluruh PSN dilakukan sesuai ketentuan yang mewajibkan evaluasi berkala. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap PSN.

“Terutama untuk PSN dengan tingkat penyelesaian yang masih rendah, kementerian pengusul atau pemberi rekomendasi teknis diinstruksikan untuk melakukan evaluasi teknis dan memberikan rekomendasi terkait keberlanjutan proyek tersebut,” tegasnya.

Evaluasi ini mencakup seluruh PSN, baik yang telah selesai atau beroperasi, yang akan rampung pada tahun 2025, maupun proyek yang penyelesaiannya dijadwalkan melampaui tahun 2025. 

Permintaan untuk melakukan evaluasi teknis dan memberikan rekomendasi keberlanjutan disampaikan kepada para Menteri dan Gubernur yang sebelumnya mengusulkan atau memberikan rekomendasi teknis untuk setiap PSN. (nsp)