Proyek Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif IKN Dilelang Februari 2025, Total Anggaran Rp11,2 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Proyek pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp11,2 triliun akan dilelang pada Februari 2025.

"Kalau semua lancar, lelang proyek pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara dilaksanakan Februari 2025," ujar Kepala Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu (26/1/2025).

Kontrak pengerjaan proyek pembangunan kawasan lembaga legislatif dimulai 2025, sehingga yang ditargetkan pada 2028 IKN menjadi ibu kota politik.

"Kami upayakan selama tiga tahun kawasan legislatif dan yudikatif sudah terbangun, Kepala Negara menyampaikan Kota Nusantara siap jadi ibu kota politik pada 2028," jelasnya.

Danis mengatakan, desain gedung akan sedikit dievaluasi, khususnya gedung sidang paripurna pada bangunan legislatif agar mencerminkan identitas bangsa.

Percepatan penting pembangunan IKN 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah bersama DPR menyepakati mengalokasikan dana Rp48,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk percepatan pembangunan tersebut.