Kebutuhan Hunian Mendesak, Kementerian PKP dan Perumnas Tancap Gas Realisasikan Program 3 Juta Rumah

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Perum Perumnas mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah untuk menjawab kebutuhan hunian layak di Indonesia.

Program ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan backlog perumahan yang masih tinggi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi untuk merealisasikan hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan hunian merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan inklusif.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," ujar Fahri di Jakarta, Selasa (18/3).

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci

Kementerian PKP berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, untuk menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan terjangkau. Perumnas sebagai mitra utama diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Fahri menekankan bahwa kebijakan perumahan harus bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi. "Program 3 Juta Rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Sekarang yang kita butuhkan adalah percepatan pembangunan dan regulasi yang mendukung implementasinya," tambah Fahri.