Kolaborasi Menjadi Salah Satu Cara Mempercepat Transisi Menuju Energi Bersih

Nusa Dua - Kolaborasi menjadi salah satu cara mempercepat transisi dari energi fosil (brown energy) menuju energi bersih atau energi baru dan terbarukan (green energy). 

“Kolaborasi itu utamanya terkait dengan dukungan pembiayaan,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam diskusi bertajuk Road to G20 Dialogue: The Global Blended Finance Alliance for MSMEs and Energy Transition di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (14/7/2022).

Menurut Darmawan, PLN membutuhkan investasi sampai 500 miliar dolar AS untuk menjalankan proyek transisi energinya. Selain itu, PLN juga membutuhkan dukungan pembiayaan berbunga rendah, kerangka kebijakan, dan kolaborasi proyek.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021–2030, PLN bakal membangun pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) sebanyak 51,6 persen dari target penambahan pembangkit baru.

Darmawan pun mengakui bahwa PLN sadar bahwa itu semua belum cukup. “PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri, karena itu, jalan keluarnya dengan kolaborasi bersama,” kata Darmawan.

Kolaborasi, kata Darmawan, menjadi demikian penting karena upaya transisi energi PLN turut berdampak pada usaha menurunkan emisi karbon tidak hanya di skala nasional, tetapi juga global.

Seluruh upaya mereka akan berdampak langsung pada dunia. Misalnya, emisi karbon yang dihasilkan di Bali juga berdampak pada Eropa dan Jepang. “Upaya kami menurunkan emisi yang akan berdampak langsung pada dunia ini, perlu dukungan,” kata Direktur Utama PLN itu.

Dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyoroti pentingnya kolaborasi untuk mempercepat transisi energi. “Kami (Indonesia, red.) membutuhkan kolaborasi yang konkret,” kata Luhut. 

Tidak hanya kerja sama dari sisi pendanaan, tetapi juga sharing (pertukaran) teknologi dan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang semuanya sejalan dengan cita-cita global dalam penurunan emisi. Maka, Luhut pun menyampaikan dukungannya terhadap PLN yang diyakini sebagai ujung tombak transisi energi di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia terbuka atas berbagai peluang kerja sama energi bersih demi mencapai target pengurangan emisi global. Demi mencapai tujuan itu, Indonesia mendorong penggunaan skema blended finance dalam kerja sama pembiayaan.

Blended finance adalah skema pembiayaan yang mengoptimalkan berbagai sumber dana, misalnya anggaran pemerintah, investasi swasta, atau donor/hibah untuk satu proyek. Kata Luky, blended finance adalah salah satu solusi pendanaan transisi energi. Ia yakin semua negara ingin mencapai cita-cita ini. “Maka, perlu kerja sama untuk mencapai hal itu,” ujarnya. (hw/ebs)