- esdm.go.id
Kementerian ESDM Fokus Menyusun Regulasi untuk Dekarbonisasi Lewat CCS/CCUS
Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pihaknya fokus kepada langkah menyusun regulasi untuk menggarap dekarbonisasi lewat teknologi penangkapan, utilisasi, dan penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS).
Teknologi CCS/CCUS dinilai dapat membantu proses transisi energi menuju energi bersih. Namun, potensi ini masih menemui sejumlah tantangan, salah satunya belum adanya regulasi khusus mengenai pengembangan teknologi itu. Sementara pengembangan teknologi CCS/CCUS juga terkendala biaya, skema bisnis, dan perdagangan karbon.
“Kita perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang CCS/CCUS ini,” kata Menteri Arifin saat memberikan sambutan pada workshop bertajuk Implementation of CCS/CCUS to Advancing Energy Transitions sebagai rangkaian dari siding ketiga Energy Transitions Working Group (ETWG-3), di Bali, Senin (29/08/2022).
Pentingnya payung hukum dalam proyek CCS/CCUS juga diungkapkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.
“Percepatan implementasi CCS/CCUS masih diperlukan beberapa faktor pendorong seperti dukungan pemerintah dalam hal regulasi, perizinan dan insentif,” kata Nicke dalam sambutan yang bacakan CEO Pertamina Power Indonesia Dannif Danusaputro.
Sebagai perusahaan migas, Pertamina melihat proyek CCS/CCUS menjadi inisiatif penting untuk mempromosikan dekarbonisasi, implementasi rendah karbon, sekaligus memberikan solusi untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia. “Kami melihat teknologi CCUS dapat memainkan peran penting mengurangi intensitas karbon di sektor energi,” kata Nicke.
Sebagai bagian dari B20, Pertamina mengambil dua langkah kebijakan penting mengenai kehadiran CCS/CCUS. Langkah itu adalah mempercepat mitigasi emisi karbon dari yang sulit dikurangi sektor dan secara progresif mengurangi intensitas karbon listrik dengan mengurangi emisi dari PLTU batu bara, serta mempercepat penyebaran energi terbarukan sesuai dengan kondisi nasional.