Ekonomi Sepekan, Kenaikan Harga BBM Pertalite & Solar Hingga Ancaman Pecat Kepala Daerah Tak Bisa Kendalikan Inflasi

Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar meramaikan pemberitaan mayoritas media di tanah air. Bukan hanya itu, rencana yang akhirnya terealisasi ini juga meramaikan obrolan publik di jagat maya.

Selain kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar, mayoritas pemberitaan juga mengupas perihal dana bantalan bagi rakyat seiring kenaikan harga BBM.
Manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah juga menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan. Terlebih, Mendagri Tito Karnavian mengancam penjabat kepala daerah yang tak mampu mengendalikan inflasi bakal dicopot.

Dan berikut ini berita ekonomi yang meramaikan pemberitaan selama sepekan terakhir (29 Agustus - 3 September 2022) yang dirangkum redaksi tvonenews;

1. Kenaikan Harga BBM Pertalite dan Solar

Pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB, kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Menteri Arifin dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Kemudian, untuk BBM non-subsidi, pemerintah pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. “Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin.

Pemerintah memutuskan skema mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial sehingga harga BBM mengalami penyesuaian. Saat ini besaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp502,4 triliun di APBN 2022, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.

Presiden RI Joko Widodo menyebut keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah pilihan terakhir pemerintah.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu.

Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan resmi tersebut dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Akan tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun," kata Presiden.

Nilai subsidi BBM tersebut, kata Presiden Jokowi, juga terus meningkat. "Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN Tahun 2022 meskipun harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah Indonesia ("Indonesian Crude Price"/ICP) dan dampaknya terhadap besaran subsidi di APBN tahun berjalan.

Dengan asumsi ICP berada di bawah harga 90 dolar AS per barel ataupun mengambil asumsi rata-rata dalam satu tahun di rentang 97-99 dolar AS per barel, maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp502,4 triliun.

“Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari Rp502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp698 triliun, namun Rp653 triliun, kami terus melakukan penghitungan,” ujarnya.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan terus mencermati harga minyak dunia karena kondisi geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia yang masih sangat dinamis.

2. Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. "Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," ungkap Presiden.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemerintah sudah siap menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM kepada 18,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari total 20,6 juta KPM.

"Dari rencana 20,6 juta KPM itu, sudah siap salur di PT Pos Indonesia 18.486.756 KPM. Sisanya sedang proses cleansing (koreksi data) karena seperti kita ketahui, misalnya kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam atau beberapa menit kemudian ada (potensi penerima) yang meninggal. Jadi, kami perlu mendata lagi, masih ada 313.244 KPM," kata Risma di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu.

BLT BBM, kata Risma, akan diberikan sebanyak empat kali dengan masing-masing pemberian sebesar Rp150 ribu. Pemberian BLT BBM dalam dua tahap dari empat kali penyaluran sehingga KPM akan menerima Rp300 ribu setiap tahapnya.

"Kami berikan per September ini (tahap pertama) dan di awal Desember kami berikan yang kedua," katanya.

Ia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengusulkan diri untuk masuk sebagai KPM. Kementerian Sosial (Kemensos) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tenaga pendamping untuk memverifikasi usulan sebagai KPM tersebut.

"Jadi, warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain BLT, pemerintah juga akan menyalurkan dua bentuk bansos lainnya dari pengalihan subsidi BBM, yakni bantuan subsidi upah sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial.

3. Dampak Kenaikan BBM Pertalite dan Solar

Setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pertalite dan Solar, aparat keamanan di sejumlah daerah meningkatkan kewaspadaan.

Di Tarakan, Kalimantan Utara, personel Polres Malinau melakukan monitoring, patroli dan pengamanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) APMS Desa Malinau Seberang. kehadiran mereka guna memastikan ketersediaan stok BBM bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.

"Kegiatan monitoring pendistribusian serta stok BBM di APMS Desa Malinau Seberang ini untuk memastikan persediaan BBM dan sekaligus koordinasi dengan pemilik SPBU agar jangan sampai adanya penyalahgunaan terkait distribusi BBM," kata Kapolsek Malinau Utara Ipda Joko Subagyo di Malinau, Minggu.

Di palembang, Sumatera Selatan, jajaran Polrestabes Palembang, bersiaga mengatasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan menyiagakan ratusan orang personel polisi.

"Dalam penugasan, mereka melakukan pengetatan pengawasan, sosialisasi, dan kontrol potensi dampak yang timbul di masyarakat terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi itu," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi. 

Di Banda Aceh, Aceh, Polresta Banda Aceh mengerahkan 137 personel untuk mengamankan seluruh SPBU sebagai langkah mengantisipasi terjadinya antrian panjang pengisian BBM.

"Mulai sepekan ke depan, kita kerahkan personel ke 19 SPBU, 2 SPBN dan 7 Pertashop dalam wilayah hukum guna mengantisipasi antrian warga dalam mengisi BBM," kata Kabag Ops Polresta Banda Aceh Kompol Iswahyudi, di Banda Aceh, Sabtu.

Di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya segera koordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim membahas kemungkinan dampak kenaikan harga BBM pada bahan pokok.

"Seperti beras baik medium maupun premium kemungkinan ada kenaikan sekitar 1,4 persen - 1,6 persen dari harga eksisting (keberadaan) sekarang. Namun ini akan terus kami pantau bersama dengan Tim dari BI dan BPS," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jombang, Sabtu.

4. Mendagri Ancam Pecat Penjabat Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) tidak menganggap enteng isu inflasi.

"Tempatkan jadi isu prioritas; yang sebelumnya dari cuek saja dan hanya bergerak dengan mengikuti pasar, sekarang tidak. Ini menjadi isu penting seperti saat menangani pandemi COVID-19," kata Tito Karnavian di Jakarta Selasa (30/8/2022).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemerintah pusat akan mengirimkan tim apabila bupati dan wali kota tidak bisa mengendalikan inflasi daerah.

"Yang tidak terkendali, kami akan turunkan tim, ada apa di situ. Kalau dia penjabat kepala daerah, itu salah satu bahan dari kami untuk menilai mengevaluasi, bila perlu diganti," kata Tito Karnavian di Jakarta, Selasa.

Jika pemerintah daerah itu dipimpin oleh penjabat kepala daerah, maka Tito akan langsung memberikan rekomendasi untuk mengganti posisi tersebut. Namun, bila pemimpin daerah itu adalah kepala daerah hasil pilkada, maka Pemerintah pusat akan memberikan peringatan.

"Kami akan berikan warning supaya masyarakat paham bahwa apakah pemimpin seperti ini mau dipilih? Saya kira begitu," katanya.

5. Stok Pangan Hingga Akhir Tahun

Pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan memastikan stok beras nasional dan bahan pangan lain tersedia hingga akhir 2022.

"Dalam rakortas diputuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah atau beras petani dengan fleksibilitas harga," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah secara intens memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Rakortas pada Jumat (2/9/2022) juga memutuskan Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog dalam rangka penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) untuk melakukan pembelian gabah atau beras dengan menggunakan fleksibilitas harga.

Panen gadu petani diperkirakan akan menghasilkan panen sebesar lima juta ton. Untuk itu, Bulog diharapkan dapat menyerap sampai dengan 1,2 juta ton dengan fleksibilitas harga.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pada Agustus 2022, bahan makanan mengalami deflasi sebesar 2,64 persen (mtm). Secara rinci, komoditas bahan makanan yang memberikan andil deflasi pada Agustus 2022 adalah bawang merah 0,15 persen, cabai merah 0,12 persen, cabai rawit 0,07 persen, minyak goreng 0,06 persen, daging ayam ras 0,06 persen, tomat 0,03 persen, ikan segar, jeruk dan bawang putih masing-masing 0,01 persen.

Sementara komoditas yang memberikan andil dalam inflasi yaitu telur ayam rass dan beras masing-masing 0,02 persen.

"Dari angka tersebut, kemarin kita juga telah rapat dengan seluruh gubernur dan meminta seluruh gubernur untuk membantu menekan inflasi melalui berbagai upaya antara lain dengan operasi pasar dan mengatur transportasi sebagai dukungan memperlancar distribusi," tutur Airlangga.

6. Deflasi Agustus

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,21 persen pada Agustus 2022 atau adanya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,8 pada Juli menjadi 111,57.

“Secara month-to-month (mtm) pada Agustus terjadi deflasi 0,21 persen. Ini merupakan yang terdalam sejak September 2019 di mana saat itu terjadi deflasi 0,27 persen,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Margo menjelaskan komoditas utama penyumbang deflasi pada Agustus yang sebesar 0,21 persen (mtm) ini berasal dari bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng dan daging ayam ras.

Dengan terjadinya deflasi pada Agustus, maka inflasi tahun kalender Agustus 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 3,63 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 sebesar 4,69 persen.

Ia mengatakan dari 90 kota IHK terdapat sebanyak 79 kota yang mengalami deflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 0,82 persen sedangkan deflasi terdalam terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,65 persen.

Secara rinci berdasarkan pulau, seluruh kota di Sumatera mengalami deflasi dengan yang terdalam terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,65 persen.

Untuk kota-kota di Pulau Jawa, deflasi terdalam terjadi di Sumenep sebesar 1,13 persen sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Surabaya sebesar 0,26 persen.

Untuk Bali dan Nusa Tenggara, semua kota mengalami deflasi dengan yang terdalam terjadi di Singaraja sebesar 1,48% persen.

Untuk di Pulau Kalimantan, deflasi terdalam terjadi di Sintang sebesar 0,96 persen sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Palangkaraya sebesar 0,28 persen.

Untuk Pulau Sulawesi, deflasi terdalam terjadi di Baubau sebesar 0,71 persen dan inflasi tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 0,54 persen.

Terakhir yaitu Maluku dan Papua, deflasi terdalam terjadi di Tual sebesar 0,91 persen sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 0,82 persen.

Margo melanjutkan, jika dilihat berdasarkan komponen maka deflasi pada Agustus 2022 sebesar 0,21 persen (mtm) ini disebabkan karena deflasi pada komponen harga bergejolak sedangkan komponen inti dan harga diatur pemerintah masih mengalami inflasi.

“Pada komponen harga bergejolak ini memberi andil deflasi pada Agustus sebesar 0,51 persen dan kalau dilihat penyebab utamanya berasal dari komoditas bawang merah, cabai merah dan cabai rawit,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan pada komponen harga bergejolak masih terdapat komoditas yang mengalami inflasi yaitu utamanya adalah beras dan telur ayam ras.

Untuk komponen inti memberi andil kepada inflasi Agustus sebesar 0,24 persen dengan komoditas yang mendorong berasal dari uang kuliah untuk akademi dan perguruan tinggi, uang sekolah dasar serta tarif kontrak rumah.

“Ini karena pada Agustus terdapat penerimaan mahasiswa baru. Itu membuat terjadinya kenaikan kalau dibanding bulan sebelumnya,” kata Margo.

Sementara komponen harga diatur pemerintah memberi andil ke inflasi sebesar 0,06 persen karena kenaikan bahan bakar rumah tangga dan tarif listrik.

Ia menambahkan, perkembangan inflasi pada Agustus yang secara tahunan masih sebesar 4,69 persen ini utamanya disumbang oleh komponen inti yakni dengan andil sebesar 2 persen.

Penyebabnya antara lain karena adanya kenaikan beberapa harga komoditas pada ikan segar serta sewa rumah dan mobil.

“Kalau dilihat inflasi komponen inti trennya meningkat, ini mencakup 711 komoditas. Menariknya inflasi inti menunjukkan permintaan masih bagus dan daya beli masyarakat masih baik,” tegas Margo. (ito)