Enam Sikap Resmi PP Muhammadiyah Jelang Pemilu 2024: Minta Bawaslu, MK dan DPR Lebih Sensitif Awasi Penyelengara Negara

Jakarta, tvOnenews.com-PP Muhammadiyah akhirnya menyampaikan enam sikap resmi terkait perkembangan politik di Indonesia. Muhammadiyah meminta Presiden Jokowi  menjaga netralitas institusi kepresidenan, meminta Bawaslu dan DPR tegas mengawasi proses pemilu hingga meminta Mahkamah Konstitusi mencatat perilaku penyelenggara negara. "Karena MK bukan dalam perselisihan pemilu," ujar Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo.

Berikut enam pernyataan Muhammadiyah menyikapi perkembangan politik di Indonesia:

Pertama, mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak.

Kedua, meminta kepada presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.
"Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan pemilu yang tensinya semakin meninggi," ucap dia.

Ketiga, meminta Bawaslu untuk meningkatkan sensitifitasnya dalam melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mendukung salah satu kontestan Pemilu.

Keempat, menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu, utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu.