Kemenag Sebut Kartu Pintar Diberlakukan Arab Saudi selama Ibadah Haji

Jakarta, tvOnenews.com - Selain pembicaraan tentang visa juga ada aturan lain yang diberlakukan Arab Saudi untuk para jamaah menjelang ibadah haji 2024.

Saat ini ada informasi terbaru yang disampaikan Kemenag, mulanya berawal dari penerbitan visa terkini terhadap jamaah haji.

Pasalnya ibadah haji tahun 2024 ini sangat ketat dari segi visa, di mana Arab Saudi memberlakukan para peserta jamaah haji harus mempunyai visa haji.

Kemenag juga menyebut aturan lain, yakni adanya kartu pintar atau smart card dari salah satu aturan Arab Saudi untuk parah jamaah haji.

"Saya mendapat informasi bahwa jika menggunakan visa ziarah, tapi ketika di sana dia membeli tasreh haji itu bisa masuk Arafah itu kata informasi tahun lalu," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Arsad Hidayat di acara Bimtek Media Center Haji (MCH) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Arsad Hidayat di acara Edukasi Media Center Haji (MCH) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Jumat (26/4/2024). (Dok. MCH Kemenag RI)

Terkhususnya Kemenag memperkirakan jamaah haji yang tergabung dengan kloter bisa jadi prioritas masuk ke Arafah nantinya ketika melaksanakan ibadah haji.

"Kali ini kan ada smart card (kartu pintar) apakah memang dengan smartcard itu berarti benar-benar bisa menjaga bahwa memang selain kloter tidak bisa masuk?," tanya Arsad.

Sebagaimana yang diketahui, Kementerian Haji dan pemerintah Arab Saudi tahun ini betul-betul memberlakukan aturan ketat terhadap para jamaah haji.

Karena banyak jamaah yang ilegal, membuat visa haji dan kartu pintar menjadi salah satu syarat yang diberlakukan Arab Saudi.

Supaya nantinya dapat mengontrol dan membedakan antara jamaah yang legal dan ilegal.

"Saya kira smart card ini salah satu cara jitu dari pemerintah Arab Saudi untuk memastikan bahwa jamaah yang berangkat itu memang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimintakan," paparnya.

Sebab, pemerintahan Arab Saudi tidak ingin terulang ada penumpukan jamaah di sekitaran jalanan antara Muzdalifah ke Mina.

Sehingga dapat menghambat alur pelaksanaan karena mengganggu jamaah yang resmi sesuai pemberlakuan prosedur yang ditaati bersama.

"Jadi ini juga cara jenius ya kementerian haji atau pemerintah Arab Saudi untuk memilah-milah mana yang sebenarnya jamaah yang resmi dan mana yang sebenarnya jamaah yang non resmi atau gadungan," tandasnya.

Oleh karena itu, Arsad masih belum memastikan tujuan adanya aturan Arab Saudi yang dianggap sangat ketat oleh dirinya terhadap pelaksanaan haji tahun ini.

Yang jelas saat ini pihaknya mengikuti aturan yang ada, di antaranya ada pemberlakuan kartu pintar disemogakan dapat menguntungkan. (put/hap)