Kemenkumham Bandingkan Kebebasan Toleransi Agama di Indonesia dan Negara Mayoritas Islam di Asia

Surabaya, tvOnenews.com - Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Harniati membandingkan toleransi kebebasan agama di Indonesia dengan  negara di Asia lainnya.

Harniati mengatakan, Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan agama lebih baik dari negara yang mayoritas Islam di ASEAN dan Asia.

"Apabila dibandingkan dengan negara (mayoritas) Islam di ASEAN dan Asia, kita relatif jauh lebih aman walaupun ada riak-riaknya," ujar Harniati saat dikonfirmasi di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/5/2024).

Harniati juga menyebut tingkat persentase konflik di Indonesia akibat dari kebebasan agama sangat kecil.

Meskipun ia mengutarakan masih ada yang perlu diminimalisir agar kebebasan agama di Indonesia jadi yang terbaik.

Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia Ditjen HAM Kemenkumham, Harniati mengatakan kebebasan agama di Indonesia kepada awak media di Surabaya, Jumat (3/5/2024). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

"Tetapi secara keseluruhan kita yang paling toleran dalam keberagaman," katanya.

Harniati menyampaikan tentang hal tersebut saat menghadiri acara Kemenkumham dan Institut Leimena bertajuk "Hybrid Upgrading Workshop Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB): Pengembangan Program dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang Memperkokoh Kebebasan Beragama dan Supremasi Hukum" di Surabaya, Jumat (3/5/2024).

Lanjut, ia menuturkan berkat komitmen toleransi agama, Indonesia raih apresiasi dari Dewan Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Apresiasi untuk Indonesia tersebut berdasarkan atas penegakan HAM di bidang hak sipil dan politik.

Sebagaimana Indonesia meraih prestasi tersebut karena tak lepas dari upaya penerapan berbagai program dari Ditjen HAM Kemenkumham.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin juga memberikan tanggapannya melalui moderasi beragam agama di Indonesia jadi modal untuk diplomasi kultural Indonesia bersaing di luar negeri.

"Suatu masyarakat itu tidak mungkin bebas konflik, tetapi bagaimana kecepatan kita menyelesaikan konflik, bagaimana negara hadir, dan bagaimana masyarakat ikut terlibat," pungkasnya.

Hal ini karena pemerintah dan warga sipil yang terus berkolaborasi terhadap penerapan moderasi beragama di Indonesia. (ant/hap)