Kode Keras Ustaz Adi Hidayat Tolak Tambang Dikelola NU, Singgung TNI Lebih Pantas daripada Ormas: Negara Harus Hadir!

Jakarta, tvOnenews.com - Ustaz Adi hidayat ikut menanggapi persoalan tambang akan dikelola oleh ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU).

Ustaz Adi Hidayat menyarankan tambang lebih baik dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pihak lain sejak kehebohan PBNU menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP).

"Jadi kalau lima ini yang boleh misalnya tidak diterima oleh ormas-ormas ini diahlikan dengan fungsi tadi, ada tambang untuk prajurit TNI dan puncaknya ada untuk masyarakat dan dizonasikan," ujar Ustaz Adi Hidayat menanggapi keputusan PBNU dikutip tvOnenews.com dari YouTube Adi Hidayat Official, Sabtu (20/7/2024).

Ustaz Adi Hidayat menanyakan soal keputusan pemerintah memberikan tawaran hak yang membuat PBNU melayangkan pengajuan terkait pengelolaan tambang.

Menurutnya, pembagian pengelolaan tambang terhadap TNI dilakukan secara merata dibandingkan haknya hanya untuk ormas keagamaan dan kemasyarakatan.

Ilustrasi Prajurit TNI AD. (ANTARA)

"Rakyatnya tenang, rakyatnya nyaman, tidak perlu ada iuran yang aneh-aneh," katanya.

Lanjut, Ustaz Adi Hidayat memberikan rasa kecurigaannya terkait konsesi tambang dari pemerintah.

Hal ini bermula ormas keagamaan dan kemasyarakatan mendapat lampu hijau mengelola tambang sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024, Kamis (30/5/2024).

Pendakwah asal Pandeglang itu berasumsi adanya indikasi penggunaan dana untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Saran tersebut membuktikan agar mencegah dan menutup berbagai celah pihak yang memanfaatkan konsesi tambang ini.

"Sehingga kita kehidupan berbangsa, bernegara tetap dalam keadaan yang baik," tegasnya.

Ia membahas alasan TNI lebih tepat dalam persoalan mengurus tambang sebagaimana wujud tujuan pemerintah memakmurkan masyarakat.

Pendakwah usia 39 tahun itu menerangkan TNI telah mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan keamanan dan kedamaian negara.

Kemudian, TNI tidak boleh berpolitik sesuai dengan aturan yang sudah tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

UU tersebut menjelaskan tentara dilatih menjadi sosok profesional agar tetap menjaga marwahnya.

Ini menunjukkan tentara sudah terlatih, terdidik dan tidak ikut campur urusan politik praktis.

"Tidak boleh berbisnis, kesejahteraannya ditanggung oleh negara, tapi tidak didefinisikan, seperti apa kesejahteraan yang harus ditanggung itu?," tanya Ustaz Adi Hidayat.

Ia menyebut TNI telah berjasa besar untuk terus menjaga pertahanan Indonesia meski tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-harinya.

Khususnya memenuhi kebutuhan keluarganya yang ditinggal karena selalu bertugas di lapangan.

"Biarkan tentara bertugas dengan tugas yang cukup mulia," katanya.

"Tapi jangan biarkan pikirannya bercabang untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup hariannya karena tidak terpenuhi," sambungnya.

Ia mengambil dari perspektif ajaran Agama Islam terhadap orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya saat menjaga negara.

Ustaz Adi Hidayat menyatakan mereka sudah tidak peduli dengan kesejahteraannya merupakan bagian pekerjaan yang sangat mulia.

Namun, faktor kesejahteraan menjadikan seseorang atau lembaga sulit fokus saat bekerja demi mencapai tujuannya.

"Negara harus hadir memberikan kesejahteraan itu sehingga semua fokusnya bisa digunakan untuk mengabdi dan dia niatkan sebagai ibadah tertinggi kepada Tuhannya," tandasnya.

Sementara, PBNU telah menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika ada kritikan dari publik.

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla alias Gus Ulil menyampaikan kritikan tersebut sebagai acuan memperkokoh tujuan NU memberikan manfaat kepada umat dan masyarakat Indonesia.

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla alias Gus Ulil beri keterangan soal konsesi tambang NU. (tvOnenews.com/Putri Rani)

"Kami mengambil keputusan ini tidak mudah dan juga tidak dilakukan dalam waktu yang grusak-grusuk," ujar Gus Ulil kepada tvOnenews.com dikutip Sabtu.

"Kita memperhitungkan segala aspek, kita memperhitungkan semua kritik-kritik yang disampaikan oleh orang di luar sana itu sudah kita pikirkan," sambungnya.

Gus Ulil menjelaskan alasan PBNU mengajukan pengelolaan tambang di wilayah Kalimantan Timur untuk membangun pesantren, memberikan beasiswa, dan melanjutkan anak bangsa untuk kuliah di Perguruan Tinggi.

"Kalau NU kuat karena punya kemandirian finansial yang diuntungkan Indonesia karena NU ini ormas dari awal punya komitmen besar dan kuat dan kokoh untuk mempertahankan NKRI, mempertahankan Indonesia, mempertahankan yang majemuk, yang plural menghargai perbedaan," tandasnya.

(hap)