PBNU Sampaikan Tiga Poin Muktamar PKB Harus Dibatalkan, Ternyata akan Timbulkan ini

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Habib Umarsyah berharap pelaksanaan muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibatalkan di gelar di Bali.

Habib menyampaikan adanya kekhawatiran adanya gesekan dari elemen masyarakat Bali saat PKB menggelar muktamar.

"Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat," ujar Habib Umarsyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/8/2024).

Ketua PBNU itu mengatakan sudah ada penolakan terhadap pelaksanaan Muktamar PKB ke VI yang dilakukan beberapa elemen masyarakat di Bali.

Ia menyebutkan ada Piros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali hingga Pemuda Bali.

Ia menjelaskan muktamar dari PKB dianggap menghambat dan mengganggu keamanan di Bali.

Habib menuturkan tiga poin pernyataan sikap penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali tersebut.

Ia menjelaskan poin pertama akan ada desakan kepada pemerintah daerah dan pihak Kepolisian Daerah Bali.

Mereka meminta pemerintah daerah dan kepolisian segera mengambil tindakan dan sikap terhadap kegiatan yang dianggap memicu mengganggu ekonomi Bali yang sedang stabil.

Penjagaan stabilitas ekonomi ini mengingatkan Bali menjadi pusat pariwisata nasional.

Ia menuturkan poin kedua sejumlah elemen mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah Bali agar mengambil tindakan terhadap kegiatan yang bisa mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat Bali.

Lanjut, ia menyampaikan poin ketiga elemen masyarakat Bali meminta kepala pemerintah daerah dan kepolisian daerah Bali segera membatalkan dan mencabut izin muktamar PKB.

PKB mengadakan pelaksanaan muktamar ke VI digelar di Bali Nusa Dua Vonventio Center pada 24-25 Agustus 2024.

Sebelumnya Koordinator Poros Pemuda Pariwisata Bali Anak Agung Bramantara turut memberikan tanggapannya terhadap pelaksanaan muktamar PKB.

Bramantara menyebutkan PKB mengadakan muktamar tidak tepat digelar di Bali.

Bramantara mengatakan pelaksanaan tersebut berbarengan dengan kegiatan dari organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU) yang juga digelar di Bali.

"Akan lebih baik mereka menyelesaikan masalah internal mereka dulu," ucap Bramntara di Nusa Dua, Bali dikutip, Sabtu.

Pemerhati pariwisata Bali I Made Astrawan turut memberikan komentarnya mengingat pariwisata Bali mulai menjadi daya tarik wisatawan manca negara pasca Covid-19.

Ia menyebutkan wisatawan manca negara sudah pada mengeluh karena kemacetan meningkat di Bali.

"Ini tanpa muktamar saja sudah kredit. Ditambah ada muktamar. Nanti bisa-bisa ada penilaian negatif dari wisatawan manca negara," tandas I Made.

(hap)