BP Haji Sampaikan Peringatan Presiden Prabowo soal Keseriusan Pengelolaan Haji 2025: Jangan Main-main

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak memperingatkan agar pengelolaan ibadah haji 2025 tidak dipermainkan atas pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dahnil menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan peringatan bahwa pengelolaan haji 2025 harus ditangani secara serius.

"Jangan main-main dengan pengelolaan haji yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main," ungkap Dahnil dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ia mengatakan hal ini sebagai wujud keseriusan Presiden Prabowo menyukseskan sekaligus ingin ibadah haji 2025 semakin baik.

Bahwasanya berbagai pelayanan kepada jemaah haji menjadi prioritas utama agar mereka bisa mendapatkan kenyamanan dari proses keberangkatan hingga pemulangan ke Tanah Air.

"Langkah awalnya adalah transparansi, akuntabilitas itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia," jelas dia.

Ia menuturkan Tri Sukses Perhajian sebagai kunci sukses penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Ia menyebutkan kunci pertama sukses terhadap segi ritual, kunci kedua sukses pada bidang ekonomi, dan kunci ketiga sukses dalam mewujudkan peradaban maupun keadaban.

Ia menyampaikan hasil yang didapatkan saat berkunjung ke enam asrama haji di Indonesia. Ada hal yang menjadi masalah dan semuanya bersifat sama.

Berbagai permasalahan ini menjadi penyebab pembentukan BP Haji atas antusias dari pemerintah untuk pembenahan dan memberikan pelayanan terbaik melalui pengelolaan haji.

"Badan Penyelenggara Haji ini adalah badan setingkat kementerian yang dipimpin oleh kepala badan atau menteri urusan haji bersama wakil kepala badan yang setingkat wakil menteri urusan haji," terangnya.

Ia mengabarkan BP Haji sedang melakukan transisi pengelolaan penyelenggaraan haji 2025 dari Kementerian Agama (Kemenag).

Ia menegaskan bahwa BP Haji akan mengelola sekaligus menangani penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya pada 2026.

"Haji tahun 2026 itu sepenuhnya sudah menjadi otoritas dan diselenggarakan Badan Penyelenggara Haji," katanya.

Ia merincikan ada empat eselon I dan tiga Deputi setingkat eselon I menjadi bagian dalam BP Haji.

Beberapa bagian BP Haji tergabung di empat eselon I dan tiga Deputi tingkat eselon I, antara lain Urusan Haji Luar Negeri dan Dalam Negeri, Deputi Perhajian Luar Negeri, Deputi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Haji, dan Deputi Haji Dalam Negeri.

"Ada Kakanwil Kementerian Agama dan ada Kakanwil Urusan Haji. Di masa transisi ini tentu kami membutuhkan banyak masukan, saran dari para stakeholder perhajian termasuk dalam proses revisi UU yang sedang dan akan berlangsung terkait bentuk dari kelembagaan pengelolaan haji di masa yang akan datang," tandasnya.

(ant/hap)