Komnas Perempuan Tegaskan ASN Harus Kantongi Izin Istri Jika Mau Poligami, Dosakah Jika Wanita Menolak? Ini Hukumnya dalam Islam

tvOnenews.com - Polemik Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan izin poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) beristri terus bergulir.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyebut Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan mekanisme untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin berpoligami mendapat izin dari istri sah.

Hal ini menurut Komnas Perempuan demi mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan.

"Pemprov DKI sendiri harus betul-betul mempunyai mekanisme untuk memastikan para ASN yang ingin mengajukan kawin lagi itu betul-betul melewati proses tracking (pelacakan)," kata anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini, Senin (20/1/2025).

Ia mengingatkan, dalam Pasal 6 ayat (2) Pergub No 2 Tahun 2025 menyebutkan salah satu persyaratan untuk izin beristri lebih dari seorang atau poligami yakni mendapatkan persetujuan istri pegawai yang bersangkutan secara tertulis. 

Sehingga nantinya, apabila ada laporan pernikahan ASN tanpa mengantongi izin dari istri, maka Pemprov DKI harus memberikan sanksi pada oknum pelanggar tersebut.

Sanksinya lebih kuat diterapkan. Sebenarnya kalau mengikuti PP (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983) itu ada sanksi administrasi, mulai dari sedang sampai dengan berat," pungkasnya.