Jakarta - Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas menyebut bahwa Indonesia sulit untuk menghindari praktik kampanye politik identitas. Hal ini lantaran Indonesia adalah negara demokrasi.

"Indonesia sebagai negara demokrasi, politik identitas tidak mungkin dihindari dan dihilangkan," kata Yaqut dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/2/2023).

"Yang paling mungkin adalah melakukan minimalisasi," imbuhnya.

Mulanya, Pria yang akrab disapa Gusmen itu menjelaskan bahwa kontestasi pemilu di Indonesia berpotensi memunculkan kampanye politik identitas yang menjadikan agama sebagai modal sosial.

Menurut dia, konsolidasi politik akan banyak dilakukan di tempat-tempat ibadah.

Namun, ia mengingatkan, hal itu dapat diantisipasi, misalnya, dengan menyusun program moderasi beragama berbasis rumah ibadah.

"Kita menghadapi tahun-tahun politik, di mana rumah ibadah sangat rawan dijadikan tempat politisasi agama," ujarnya.

Kemudian, dia menjelaskan, upaya untuk meminimalisasi kampanye politik yang signifikan adalah dengan program Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB).

Selain itu, dia juga mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi kondisi sosial keagamaan di tengah tahun politik 2023.

"Kita harus sama-sama membaca situasi dan menetapkan langkah awal yg paling tepat untuk menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi di tahun politik," tutur dia.

"Kita akan bersama-sama mengawal program di Bimas Islam hingga berhasil mencapai tujuan," pungkasnya.(rpi/put)