Vonis Bebas Eks Ketua DPRD Jabar, MPH: KPK Harus Turun Gunung

Jakarta - Ratusan massa tergabung dalam Masyarakat Peduli Hukum (MPH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Jakarta Selatan, Senin (17/2/2023).

Mereka mendesak pimpinan KPK Firli Bahuri dkk untuk melakukan pengusutan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara selaku pejabat negara beserta istrinya Endang Kusmawati yang sebelumnya terseret kasus dugaan penipuan investasi SPBU dan TPPU yang akhirnya di vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung.

"KPK harus turun gunung lakukan pengusutan kembali adanya kasus dugaan penipuan dan TPPU yang menyeret eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara bersama istrinya. Apalagi, Pengadilan yang memvonis bebas terdakwa kasus penipuan tersebut penuh kejanggalan, keanehan. Ini namanya Pengadilan dagelan, KPK harus segera turun tangan, apakah ada mafia hukum di MA yang ikut bermain dibalik vonis bebas tersebut," tegas Koordinator Aksi Ahmad.

Dalam aksinya, para pendemo melakukan aksi teatrikal mengenakan topeng badut sirkus sebagai simbol untuk menertawakan sejumlah kelucuan yang terjadi saat proses persidangan dengan putusan bebas terdakwa kasus penipuan dan TPPU tersebut.

"KPK harus bongkar adanya mafia hukum dibalik vonis bebas terdakwa kasus penipuan dan TPPU. Hukum bisa di bolak-balik, aneh bin ajaib. Ini penuh kejanggalan, hukum ternodai jika masih berkeliaran makelar kasus yang bermain di lembaga peradilan. KPK harus bergerak, dengan adanya keanehan-keanehan yang terjadi saat vonis bebas tersebut. Jangan sampai markus merusak lembaga peradilan, dan jika benar ada oknum MA ikutan bermain, maka KPK jangan ragu sikat dan jebloskan ke jeruji besi," tuturnya.

Kata mereka, Irfan Suryanagara diduga menggunakan pengaruhnya melalui jabatannya untuk mempengaruhi para pengusaha di Jawa Barat sehingga berujung pada kasus yang bergulir di persidangan tersebut. Katanya, Irfan juga diduga mempengaruhi pengusaha untuk berinvestasi dengan cara pembebasan lahan di lokasi yang diketahui akan dilakukan pengembangan Pembangunan Daerah di Jawa Barat.

Tak hanya itu, kata Ahmad, Irfan diduga menjanjikan kepada pengusaha jika daerah yang akan dikembangkan nantinya akan menjadi wilayah pengembangan.